PALANGKA RAYA – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya dan beberapa wilayah lain di Kalimantan Tengah memicu gelombang protes masyarakat.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak berencana menggelar aksi demonstrasi di kantor PT Pertamina Patra Niaga di Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Jumat (8/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap kondisi distribusi dan pasokan BBM yang dinilai belum sepenuhnya kembali normal.
Koordinator aksi, Afan Safrian, mengatakan antrean panjang yang terjadi selama beberapa hari terakhir telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak langsung terhadap ekonomi warga kecil.
Menurutnya, persoalan BBM tidak bisa hanya dianggap sebagai dampak panic buying masyarakat semata. Ia meminta pemerintah dan Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan.
“Jangan membangun opini seolah ini hanya panic buying masyarakat. Yang terjadi sekarang masyarakat benar-benar kesulitan,” ujarnya.
Ia menyebut dampak antrean BBM paling dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari mobilitas harian, seperti pengemudi ojek online, sopir angkutan, hingga pelaku usaha kecil.
Mereka, kata Afan, harus kehilangan banyak waktu dan pendapatan karena harus mengantre BBM selama berjam-jam di SPBU.
Selain dampak ekonomi, kondisi antrean panjang juga memunculkan persoalan sosial di lapangan. Massa aksi mengaku masih menemukan warga membawa anak kecil ikut mengantre di bawah terik matahari demi mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
“Ada ibu-ibu membawa anak kepanasan di antrean, ada driver ojek pendapatannya turun karena harus antre lama. Apakah Pertamina mau bertanggung jawab terhadap penghasilan masyarakat yang berkurang itu,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa disebut akan membawa sejumlah tuntutan terkait distribusi BBM dan mendesak adanya penjelasan langsung dari pihak Pertamina kepada masyarakat.
Aliansi juga menegaskan menolak penyelesaian persoalan yang hanya dilakukan melalui forum tertutup tanpa keterbukaan informasi kepada publik.
“Kami ingin ada penjelasan terbuka di depan masyarakat. Jangan sampai rakyat terus yang menanggung dampaknya sementara solusi belum jelas,” pungkas Afan. (ter/cen)
