PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, bahwa pesatnya pertumbuhan kafe di Kota Palangka Raya membawa dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Namun, ia mengakui kontribusi sektor tersebut masih belum optimal, karena perlunya penguatan sistem pengawasan.
Dalam wawancara terbaru, Fairid menjelaskan, bahwa pemerintah kota (Pemko) terus berupaya meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak dari pelaku usaha, termasuk kafe dan restoran yang kini semakin menjamur.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat melalui transaksi di kafe itu adalah titipan. Itu bukan milik pribadi pelaku usaha, melainkan harus disetorkan ke kas daerah untuk mendukung pembangunan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Sebagai langkah konkret, Pemko Palangka Raya telah memperluas kerja sama dengan sektor perbankan guna mendukung sistem transaksi dan pengawasan pajak. Jika sebelumnya hanya bekerja sama dengan tiga bank, kini jumlahnya telah meningkat menjadi 12 bank.
Menurut Fairid, integrasi sistem ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran pajak serta meningkatkan akurasi pelaporan dari pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan audit dan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan tetap terjaga.
Ia tidak menampik, bahwa kebijakan ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha. Namun, ia optimistis seiring waktu sistem tersebut akan diterima dan berjalan efektif.
“Di awal pasti ada dinamika. Tapi kalau sudah terbiasa, semua akan berjalan baik. Kita bisa belajar dari penerapan e-parkir yang dulu juga mengalami hal serupa,” katanya.
Pemko berharap, dengan penguatan sistem dan peningkatan kesadaran wajib pajak, kontribusi sektor kafe terhadap PAD dapat semakin maksimal dan berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Palangka Raya. (ifa/abe)
