Isu Korupsi Bansos, Katma: Hanya Sebatas Dugaan

bansos
Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun saat diwawancarai awak media, Senin (11/11/24). FOTO: IFA

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, bersama 10 pejabat lainnya, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 547,89 miliar. Laporan ini diajukan oleh Sukarlan F Doemas, M Roshid Ridho, dan Rahmadi G Lentam, Kamis (7/11/24) lalu.

Kasus ini menjadi sorotan karena besarnya nilai dana yang terlibat serta isu-isu terkait pengelolaan anggaran yang mencuat menjelang tahun politik. Namun, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng, Katma F Dirun, isu tersebut masih sebatas dugaan.

“Kan dugaan, bisa-bisa saja orang melaporkan apapun. Setiap hari tentang pemerintahan ini selalu dilaporkan orang. Kesini kesana dilaporkan orang, tapi kita tidak terganggu karena kita tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” ujarnya saat menanggapi laporan yang dilayangkan kepada KPK, Senin (11/11/24).

Katma juga menjelaskan, bahwa dana yang dilaporkan bukanlah bantuan sosial, melainkan anggaran untuk program Pasar Penyeimbang, sebuah kebijakan yang dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi daerah.

“Dan itu bukan bansos, itu pasar Penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” tambahnya.

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok di tengah inflasi yang tinggi.

Katma menjelaskan lebih lanjut bahwa anggaran belanja daerah Kalteng pada tahun 2022 hanya sekitar Rp 3,7 triliun. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terutama tahun 2023 dan 2024, APBD mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan anggaran ini, menurutnya, digunakan untuk berbagai program yang bertujuan mengatasi masalah sosial ekonomi, seperti pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Pada tahun 2022 APBD kita hanya ada rata-rata di angka Rp 3,7 triliun. Lalu meningkat, hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum terlayani dan masih tingginya angka inflasi, sampai berada di angka nomor urut 3 tertinggi tahun 2022,” ujarnya.

Kenaikan anggaran ini, menurut Katma, digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diprioritaskan adalah program Pasar Penyeimbang yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024.

“Lalu, mengatasi itu diperlukan kinerja secara masif. Dengan cara menekan harga-harga umum melalui operasi pasar, pasar penyeimbang,” jelasnya.

Pemprov melalui program pasar penyeimbang, berusaha menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisional dengan cara mendatangkan barang-barang dengan harga lebih terjangkau. Program ini diharapkan dapat menurunkan harga barang di pasar dan membantu masyarakat miskin yang terdampak inflasi.

Menurut Katma, meskipun kebijakan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah.

“Di tahun 2023 dan 2024, kebetulan APBD kita naik, maka belanja pasar penyeimbang kita tingkatkan, sehingga harga tetap stabil, karena melalui pasar penyeimbang tersebut dapat menyeimbangi harga yang beredar di pasar umum,” pungkasnya. (ifa)