PURUK CAHU – Pembangunan baru jaringan listrik pada beberapa wilayah desa di Kabupaten Murung Raya (Mura), menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat desa, karena selama ini mendambakan layanan penerangan listrik milik negara (PLN). Bahkan sejak dua tahun terakhir pembangunan jaringan listrik ini terus berjalan hingga tahun 2024.
Berdasarkan data PLN UP2K Provinsi Kalimantan Selatan dari 116 desa dan kelurahan di Kabupaten Mura ada 49 desa yang masih dalam kondisi non listrik atau 52 persen desa di Mura yang belum teraliri listrik milik negara.
Untuk mengetahui kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa (Lisdes) ini pemerintah daerah (Pemda) setempat, menggelar rapat bersama kepala desa, lurah, pihak PLN UP2K Provinsi Kalsel dan beberapa perwakilan dari perusahaan tambang yang berinvestasi di Mura.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Mura Reyzal Samad yang mewakili Pj Bupati dalam sambutannya mengatakan, bahwa rapat tersebut dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana progres pekerjaan pembangunan jaringan listrik milik negara ini di lapangan serta membahas beberapa kendala yang dihadapi.
Juga menyepakati langkah solusinya agar segera dilakukan untuk suksesnya pembangunan jaringan listrik desa tersebut.
”Semoga dengan adanya rapat ini mampu memberi masukan terkait progres pekerjaan listrik desa. Jadi apa saja yang menjadi permasalahan di lapangan dan solusi apa kedepannya supaya desa-desa tersebut sudah bisa menikmati layanan aliran listrik,” kata Reyzal saat ditemui di Gedung A Kantor Bupati Mura, Rabu (7/8/2024).
Sementara di tempat yang sama, Manajer PLN UP2K Provinsi Kalimantan Selatan, Winardi dalam laporannya menjelaskan, hingga rapat tersebut digelar, pengerjaan pembangunan jaringan listrik beberapa desa yang telah ditentukan terus berjalan.
Pihaknya menjelaskan, saat ini menghadapi beberapa kendala dalam pekerjaan tersebut dan berharap, agar dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa serta pihak terkait lainnya untuk dapat bersama-sama mengambil langkah strategis atau pun solusi bersama di lapangan untuk suksesnya pekerjaan tersebut.
“Tantangan kami di lapangan adalah, seperti pembebasan area atau perambasan pohon, sehingga terkendala dalam melakukan penarikan jaringan, lalu penanaman tiang di hauling Adaro perlu dilakukan pendampingan agar tidak merugikan hak orang lain. Juga keamanan terkait pencurian aset dan material di lapangan,” tuturnya.
Pihaknya berharap, adanya dukungan optimal baik dari pemerintah daerah, lurah, camat serta kepala desa, sekaligus masyarakat dan juga pihak perusahaan di Mura dalam hal pembangunan jaringan panjang. Terutama pada tumbuhan produktif milik masyarakat yang dapat menyebabkan kesulitan, nantinya dalam pembangunan jaringan listrik. (udi)
