PALANGKA RAYA – Kapakat Dayak Kalteng bersatu, menggelar aksi damai terkait pilkada tahun 2024. Mereka menginginkan kepala daerah bukan dari warga pendatang. Kegiatan itu dilaksanakan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (18/7/2024).
Terkait hal itu, Koordinator Lapangan Aksi Kapakat Dayak Kalteng Bersatu, Panjung A Silai, menyampaikan beberapa pernyataan sikap seperti mewajibkan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Kalteng agar mengusung calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dari putra putri dayak asli bukan dari suku bangsa lain.
“Setiap calon gubernur, bupati, wali kota orang dayak, wajib melakukan dialog khusus secara terbuka dengan elemen masyarakat Dayak (diluar yang dilaksanakan oleh KPU) untuk mengetahui persis kualitas kecerdasan dan kapasitas figur bersangkutan dan agar calon bersangkutan membuat komitmen khusus terhadap masyarakat adat dayak,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya mendukung sepenuhnya Pilkada 2024 dilaksanakan dengan tertib, aman, damai, jujur, adil, berkualitas, dan sukses.
“Apabila partai politik tidak menghargai aspirasi kami ini, maka kami menolak pasangan calon yang diusung pada saatnya nanti dengan cara apapun,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Betang Mandau Telawang, Kristianto Diun Tunjang, meminta dan memohon, untuk parpol pengusung calon pemimpin Kalteng ini asli putra dan putri daerah.
“Biarlah dayak itu menjadi raja atau pemimpin di rumah dia sendiri, dan itu harapan kami sebagai putra daerah. Saya ingin tempat kami, orang yang memimpin mengerti dengan kearifan lokal, dan adat itu sendiri,” lugasnya. (rdi/cen)
