PALANGKA RAYA-Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan terstruktur menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Demi terwujudnya hal itu, diperlukan akuntabilitas dan transparansi yang menjadi hal utama untuk dilakukan.
“Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal utama diperhatikan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat,” kata Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, Jumat (5/4).
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan lebih baik dan terstruktur, itu juga ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palangka Raya dengan PT Bank Kalteng, belum lama ini.
“Pemerintah Kota Palangka Raya, sejauh ini terus meningkatkan sumber daya aparatur agar semakin profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujarnya.
Melalui kerja sama antara BPKAD dan Bank Kalteng, jelas Hera, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Selain itu juga mempermudah berbagai transaksi keuangan yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Seperti adanya penerbitan kartu kredit khusus untuk keperluan instansi pemerintah daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan bisa semakin terstruktur.
“Perjanjian kerja sama ini diharap membawa dampak positif bagi kemajuan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Hera menambahkan, perjanjian kerja sama tersebut juga merupakan pedoman dalam penggunaan atau penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.
“Ruang lingkupnya antara lain penerbitan KKPD, tata cara penggunaan, jaminan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga penerbitan tagihan e-billing dan pemberian layanan atas penggunaan penyelenggaraan KKPD,” pungkasnya. (ovi/abe)
