KASONGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Pransang, S.Sos memimpin dan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Katingan Hilir, baru-baru ini. Kegiatan Musrenbang di Zona I ini, dilaksanakan di Aula Kecamatan Katingan Hilir.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Katingan, Marwan Susanto, S.Sos dan sejumlah Anggota dewan dari Daerah Pemilihan Katingan I.
Selain itu, ada pula dari perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Katingan. Kemudian, hadir juga beberapa kepala OPD dan perwakilannya.
Antara lain, dari Bappedalitbang sebagai leading sektor, Dinas Kominfostandi Kabupaten Katingan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi UKMP, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan dan Perikanan, Disbudporapar, Dinas PTSP, Disdukcapil, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP dan Damkar, dan BPBD Kabupaten Katingan.
Sekda Katingan membacakan sambutan Penjabat (Pj) Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si mengatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan merupakan Langkah awal yang harus dilakukan dalam tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
“Hal ini guna menjaring aspirasi yang berasal dari masyarakat, agar dapat merencanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Dia mengharapkan, agar dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Katingan Hilir ini dapat menghasilkan perencanaan yang betul – betul prioritas.
“Selain itu, dapat menyentuh langsung kepada masyarakat banyak umumnya dan masyarakat Kecamatan Katingan Hilir khususnya,” tutur Pransang.
Sementara Camat Katingan Hilir, Dony Merianto menyampaikan paparan terkait rancangan usulan Kecamatan Tahun 2025 yang dirangkum dari usulan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan se-Kecamatan Katingan Hilir.
“Nantinya, rancangan usulan prioritas Kecamatan Tahun 2025 ini akan disandingkan dengan usulan rancangan prioritas Organisasi Perangkat Daerah terkait. Sehingga diharapkan, akan dicapai kesepakatan yang dapat terlaksana lewat APBD maupun APBN,” ucapnya. (ndi)
