PALANGKA RAYA – Setiap tahunnya, pemerintah akan melakukan perhitungan dalam penetapan upah minimum, baik itu di tingkat nasional, provinsi dan kota kabupaten. Kendati pun, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Duwel Rawing berharap, agar pemerintah dapat memperhatikan sejumlah pertimbangan khusus dalam penetapan UMP, khususnya di tingkat Provinsi di Tahun 2024.
Saat dibincangi, politisi senior ini, menyampaikan, bahwa dalam menetapkan UMP Kalteng 2024 melalui Peraturan Gubernur (Pergub), merupakan turunan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan batas akhir penetapan kemarin. Dimana dalam menentukan besaran standar pengupahan tersebut diharapkan memperhatikan kebutuhan pekerja dengan tidak membebankan dunia usaha.
“Artinya persentase kenaikan itu juga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, tapi juga harus seimbang antara kemampuan pemberi kerja,” katanya saat diwawancara awak media di gedung komisi DPRD Kalteng, Selasa (21/11).
Duwel mengatakan, penetapan UMP ini menyangkut dua kepentingan. Yaitu kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja, pihak pemberi kerja tentunya ingin memberi pengupahan dengan angka yang tidak besar, namun di lain pihak para pekerja menginginkan upah dengan standar tinggi.
Lanjut dirinya menyadari, sekarang kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga wajar para pekerja menuntut kenaikan upah yang besar. Namun demikian juga patut disadari jika standar upah ditetapkan terlalu tinggi, maka akan memberat dunia usaha.
“Kenaikan upah ini bisa membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan di sisi lain, yaitu dunia usaha tentu masih bisa menjalankan kegiatannya,” ujarnya.
Legislator PDIP ini juga menyinggung mengenai persentase kenaikan UMP 2024 yang ideal, tentu harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi tahunan. Untuk idealnya, kenaikan UMP sekitar 5 persen atau lebih sedikit.
“Kalau bisa baik 5 persen saja itu sudah lumayan, tapi nanti tinggal bagaimana kebijakan pemerintah untuk menerapkannya. Yang pasti saya harapkan, dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang diperlukan masyarakat,” pungkasnya. (rul/abe)
BACA JUGA: Satpol PP Razia Pelajar Bolos Diapresiasi
BACA JUGA: Pemko Apresiasi Simulasi Sispamkota