Pemprov Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2022 Dalam Rapat Paripurna Digelar DPRD Kalteng

TEKEN: Sekda Pemprov Kalteng Nuryakin saat Menandatangani berita acara penyerahan LKPJ tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kalteng yang disaksikan Pimpinan Sidang Abdul Razak (tengah), Selasa (28/3). Foto: IST

PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar, Rapat Paripurna ke 8 masa persidangan I tahun sidang 2023 di ruangan rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa (28/3/2023).

Persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kalteng, Nuryakin.

Sidang mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur akhir Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan oleh Sekda Nuryakin.

Dalam LKPj yang dibacakan Sekda, menyampaikan, bahwa tahun kedua di periode kedua kepemimpinan Gubernur, pembangunan di Kalteng secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat berarti dan hasilnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Kalteng.

“LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dalam hal pelaporan keuangan masih bersifat makro dan belum final, karena saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga pada saatnya nanti laporan pertanggungjawaban keuangan akan dilaporkan kepada Dewan yang terhormat secara tersendiri melalui rapat paripurna,” ucapnya dalam laporan.

Lebih lanjut, Nuryakin menuturkan, mengenai pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5,299 Triliun. Sehingga melebihi target yang ditetapkan Rp 5,254 Triliun atau dengan capaian realisasi 100,86 persen.

“Hal ini bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021, jumlah realisasi secara nominal pencapaian target mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Usai membacakan LKPj, Sekda pun menyerahkan dokumen tersebut ke Lembaga DPRD yang diterima oleh pimpinan sidang Abdul Razak.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan berbagai pembangunan dengan memaksimalkan penggunaan anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini menggambarkan pencapaian pembanguan yang telah dilakukan pemerintah,” imbuhnya. (rul/abe)