KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup) Katingan Sunardi N.T. Litang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2022. Kegiatan di Aula Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalteng tersebut, dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo, baru-baru ini.
Rakor ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan di Provinsi Kalteng Tahun 2023-2024.
Turut hadir selaku narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Wali Kota Palangka Raya dan Wakil Bupati se-Kalteng, Kepala Instansi Vertikal dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.
Menurut Wabup Katingan, dalam rakor tersebut disampaikan bahwa saat ini banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan terkait penanggulangan kemiskinan, baik nasional dan daerah. “Salah satunya, kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya yaitu melalui Program Perlindungan Sosial,” ujarnya.
Dia menyebut, Program Perlindungan Sosial tersebut berupa Program Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kemudian, Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan.
“Berdasarkan data BPS, kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Maret tahun 2020 sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa, September tahun 2021 sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan hingga Maret tahun 2022 sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa,” sebut Sunardi.
Memperhatikan kondisi tersebut, lanjut Wabup, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah diminta untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis. Tentunya, sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama.
Dia mengatakan, bahwa untuk mewujudkan penurunan kemiskinan dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. “Dengan semakin tingginya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat, serta didukung potensi Sumber Daya Alam Kalteng yang melimpah, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (ndi)
