PALANGKARAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangkaraya (UPR) mendesak kepolisian agar secara tuntas dan transparan menyelesaikan kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.
Desakan tersebut berkaca pada satu kasus yang dilaporkan pada 5 September 2022 lalu di Polda Kalteng. Namun sejauh ini kasus yang melibatkan oknum dosen dan mahasiswinya di salah satu perguruan tinggi itu masih belum terselesaikan.
Presiden Mahasiswa BEM UPR, Permutih Imam Basar, menuturkan pihaknya terus menuntut agar kasus ini dapat terselesaikan secara transparan dan tuntas.
“Harapan kami tentunya kepada pihak Polda Kalteng agar perkembangan kasus terus berjalan demi pertanggungjawaban terhadap publik,” katanya, Selasa (11/10/2022).
Disamping itu, dia berharap hak-hak korban mengenai kadus kekerasan seksual ini harus terpenuhi, baik hak hukum maupun menerima pendidikan pascaproses hukum yang dilaluinya.
“Kami sudah melakukan gerakan, beberapa kali audiensi dengan dekan dan rektor, percepatan agar UPR bersikap yang menyangkut civitas di UPR. UPR sudah membentuk satuan khusus adhoc dan koordinasi dengan adhoc, mengawal bagaimana prosedurnya berjalan dengan yang semestinya,” pungkasnya.
Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang saat ini menjadi sorotan masyarakat menimpa seorang mahasiswi. Ia terpaksa melapor kepada pihak kepolisian usai diduga mendapat perlakuan tak mengenakkan dari seorang oknum dosen sejak tahun 2021 lalu.
Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng masih melakukan pendalam terkait perkara dugaan oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual tersebut.
Pihak kepolisian masih belum ada melakukan peningkatan kasus hingga ke tahap sidik. Petugas sampai dengan saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah keterangan saksi-saksi. (rdo/cen)
BACA JUGA : Ancam Tak Lulus, Oknum Dosen di Kampus UPR Diduga Lecehkan Mahasiswi
