KASONGAN – Mewakili Bupati Sakariyas SE, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Katingan, Ir. Ahmad Rubama mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo melalui video conference via zoom meeting dari ruang rapat Wakil Bupati, baru-baru ini.
Arahan Presiden tersebut, terkait dengan pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah secara hybrid.
Menurut Rubama, dalam arahannya Presiden Jokowi meminta, agar seluruh gubernur/bupati/walikota se-Indonesia dapat bekerja bersama dalam mengatasi permasalahan inflasi di daerah. Seperti hanya, saat bekerja serentak mengatasi Pandemi Covid-19. Diyakini, jika inflasi pada tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen.
“Sudah ada Surat Edaran (SE) dari Mendagri, Permenkeu, bahwa dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH) bisa digunakan untuk subsidi, dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bantuan sosial atau bansos, terutama untuk rakyat yang sangat membutuhkan,” ujar Asisten II usai mengikuti kegiatan.
Menurut Presiden, lanjutnya, kenaikan harga barang jasa merupakan hal yang paling ditakuti negara. Jadi harus berhati-hati, dengan satu kata yakni inflasi. Untuk itu, diharapkan negara bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Kalau dilihat posisi sekarang, 2 persen dana transfer umum masih Rp 2,17 triliun dan Belanja Tak Terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun.
“Artinya ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana ini. Juga oleh provinsi, kabupaten/kota. Karena posisi APBD saat ini realisasi 47 persen masih kecil. Untuk itu, Pak Presiden meminta agar segera direalisasikan pada Oktober, November dan Desember Tahun 2022 ini,” jelas Rubama.
Dalam kegiatan itu, juga disebutkan jika kontribusi APBD dalam pertumbuhan ekonomi sebuah daerah sangat besar. Untuk itu, semua diingatkan, bahwa akibat inflasi itu terutama berkaitan dengan harga pangan.
“Jadi semua diminta hati-hati, kontribusi inflasi terhadap kemiskinan 74 persen. Harga naik, kemiskinan ikut naik, utang naik. Hati-hati, harga beras naik meskipun hanya 200 sampai 500 rupiah. Segera intervensi, karena menyangkut kemiskinan di daerah, itu langsung bisa naik angka kemiskinannya,” katanya.
Presiden Jokowi juga meminta agar kabupaten atau kota yang tertinggi tingkat inflasinya, agar segera melakukan intervensi di lapangan.
Karena jika tidak diintervensi, ini akan berdampak kepada naiknya angka kemiskinan. “Presiden minta para kepala daerah tidak perlu ragu untuk menggunakan anggaran yang ada, karena sudah ada Permenkeu dan Surat Edaran dari Kemendagri. Asalkan, anggaran tersebut penggunaannya betul-betul untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM,” imbuhnya. (ndi)
