fbpx

Diduga Palsukan Alamat Istri saat Gugat Cerai, Oknum Profesor di UPR Dipolisikan

oknum profesor dilaporkan
AR dan kuasa hukumnya menunjukkan laporan yang ditujukan kepada salah seorang guru besar di Universitas Palangka Raya. Foto:Ist

PALANGKA RAYA –  Seorang guru besar di Fakultas Ekonomi, Universitas Palangka Raya (UPR) dilaporkan istrinya, AR, kepada polisi, Senin (29/08/2022) siang. Guru besar ini dilaporkan karena diduga membuat surat dengan keterangan palsu.

Saat dikonfirmasi, AR melalui kuasa hukumnya yakni, Kartika Candrasari SH MH, membenarkan hal tersebut. Dijelaskannya, bahwa kliennya adalah istri sah dari seorang professor yang dilaporkan. Yang  mana dalam laporan tersebut, AR merasa dicurangi atas perbuatan suaminya dengan menggunakan dokumen yang diduga tidak benar.

“Ceritanya sebenarnya panjang, tapi secara singkat begini. Klien kita ini digugat cerai oleh suaminya yang merupakan PNS. Dalam surat permohonan izin cerai ada data yang kami identifikasikan adalah tidak benar. Akibat ketidakbenaran data itu, berdampak pada kerugian materil dan imateril klien kami. Hal inilah yang kami laporkan kepada polisi. Ada dugaan dan terindikasi kuat melanggar Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP,”jelasnya.

Lanjutnya, dugaan penggunaan data yang tidak benar dalam dokumen yang digunakan guru besar ini untuk mengurus permohonan cerai, yakni pencantuman alamat domisili AR. Akibatnya, setiap ada surat panggilan terhadap AR untuk dilakukan mediasi dan klarifikasi atas permohonan cerai tidak diterima AR.

“Berkas yang kami duga kuat dibuat tidak benar itu yakni, surat keterangan izin bercerai dari pimpinan. Karena status terlapor adalah ASN, maka sangat perlu surat itu sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai mana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Karena dugaan ketidakbenaran data dalam dokumen itu, maka setiap ada panggilan untuk mediasi dan tidak diterima AR. Ini kita buktikan dalam bukti surat panggilan yang mencantumkan alamat yang salah,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, proses dan tahapan bila ASN mengajukan proses perceraian seharusnya diketahui terlapor yang notabenenya memiliki gelar guru besar. Dan kliennya berharap, pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kalau sanksi pelangaran Pasal 263 KUHP, pidana penjara paling lama enam tahun,” tulisnya singkat dalam pesan WA.

Untuk diketahui, AR saat melapor kepada Polda Kalteng juga didampingi advokatnya, Jeplin Martahan Sianturi SH dan Hendri Satrio SH MH. (rul/cen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.