KEBIJAKAN publik tidak pernah lahir di ruang hampa. Setiap keputusan pemerintah selalu bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, kepentingan banyak pihak, serta situasi yang berkembang di lapangan. Karena itu, ketika kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dikaitkan dengan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalannya tidak lagi sekadar soal sekolah masuk atau belajar dari rumah.
Polemik itu telah berkembang menjadi perbincangan luas, dari tingkat daerah hingga nasional. Yang menjadi perhatian publik bukan semata-mata apa keputusan pemerintah, tetapi juga mengapa keputusan itu diambil dan bagaimana keputusan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.
Dalam situasi normal, mempertimbangkan keberlangsungan MBG, operasional dapur, aktivitas sekolah, kepentingan orang tua, hingga proses pembelajaran tentu merupakan hal yang masuk akal. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika sebuah daerah sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Dalam kondisi demikian, pertanyaan publik sebenarnya sederhana, tetapi sangat mendasar. Ketika kesehatan dan keselamatan anak berhadapan dengan keberlangsungan aktivitas sekolah, mana yang seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama?
Polemik yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kalteng , Muhammad Reza Prabowo, juga memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi seorang pejabat publik.
Sebuah rapat kebijakan tentu dapat memiliki banyak pertimbangan. Ada aspek pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga program pemerintah lainnya. Namun, ketika sebagian pernyataan keluar dari konteks rapat dan kemudian beredar dalam bentuk potongan video di media sosial, publik akan menafsirkan pesan tersebut berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar.
Di sinilah persoalan komunikasi publik muncul. Ketika masyarakat mendengar bahwa penghentian pembelajaran tatap muka juga dapat berdampak terhadap operasional dapur MBG, misalnya, sebagian publik kemudian dapat menangkap pertanyaan yang berbeda. Apakah sekolah dipertahankan demi keselamatan dan keberlangsungan pendidikan anak, atau ada pertimbangan program lain yang ikut menjadi penentu?
Pertanyaan itulah yang kemudian berkembang menjadi kritik. Bukan berarti pertimbangan tersebut otomatis salah. Bisa saja maksud pejabat adalah menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap program dan kelompok masyarakat lainnya. Dan tentu, konsekuensi tersebut memang harus diperhitungkan.
Tetapi dalam komunikasi publik, niat tidak selalu identik dengan persepsi. Terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi asap, mata perih, gangguan pernapasan, kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga, dan orang tua yang bertanya-tanya apakah anak mereka aman berada di sekolah.
Dalam situasi seperti itu, pilihan kata menjadi sama pentingnya dengan substansi kebijakan. Perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan. Sekolah diliburkan atau tidak? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah Apakah kualitas udara cukup aman bagi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka?
Jika kualitas udara berada pada level yang tidak sehat atau membahayakan, maka keputusan pemerintah idealnya harus berpijak pada data dan penilaian risiko kesehatan.
Dengan begitu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak menjadi persoalan suka atau tidak suka terhadap sebuah kebijakan. PJJ menjadi keputusan berbasis risiko. Pemerintah seharusnya dapat menjelaskan secara terbuka, misalkan, bagaimana kondisi kualitas udara di wilayah terdampak, wilayah mana yang masuk kategori berisiko, bagaimana risiko terhadap siswa diperhitungkan, mengapa PJJ diterapkan atau tidak diterapkan di wilayah tertentu, kapan kebijakan dievaluasi, serta indikator apa yang menjadi dasar untuk kembali ke pembelajaran tatap muka.
Transparansi seperti itu penting. Sebab publik tidak seharusnya hanya diminta percaya kepada pejabat. Publik berhak memperoleh data untuk menilai keputusan pemerintah.
Sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan sosial yang penting. Pemenuhan gizi anak tentu tidak boleh diabaikan hanya karena terjadi gangguan terhadap aktivitas sekolah. Namun dalam situasi bencana, pemerintah perlu membedakan antara tujuan sebuah program dengan indikator keselamatan.
MBG dapat disesuaikan mekanisme pelaksanaannya ketika sekolah tidak menjalankan pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, dampak kesehatan akibat paparan udara yang buruk bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan mengubah jadwal distribusi makanan.
Karena itu, logika kebijakan dalam situasi darurat seharusnya tidak mempertentangkan MBG dengan PJJ. Keduanya harus dicari jalan keluarnya.
Jika kualitas udara tidak aman dan PJJ menjadi pilihan untuk melindungi siswa, maka pemerintah dituntut mencari mekanisme agar pendidikan tetap berjalan dan kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi. Bukan memilih salah satunya.
Ada satu hal yang juga harus ditempatkan secara adil. Sebuah pernyataan yang viral tidak otomatis membuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan salah. Begitu pula kritik masyarakat tidak semestinya langsung dianggap sebagai serangan politik.
Di era media sosial, masyarakat memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk mengawasi pemerintah. Masyarakat mempertanyakan, media memberitakan, pejabat memberikan klarifikasi, pemerintah mengevaluasi kebijakan. Jika diperlukan, kebijakan diperbaiki. Dalam demokrasi, mekanisme seperti itu justru merupakan bagian dari kontrol publik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kritik tidak dijawab dengan substansi. Sebab, semakin besar sebuah isu menjadi perhatian publik, semakin besar pula kebutuhan pejabat untuk memberikan penjelasan yang lengkap, terbuka, proporsional, dan berbasis data.
Cara pemerintah menjelaskan kebijakan juga sedang diuji. Yang diuji bukan hanya kebijakan, tetapi kepekaan. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Masyarakat tidak hanya melihat keputusan akhir. Mereka juga melihat bagaimana pemerintah berbicara ketika masyarakat sedang berada dalam situasi sulit.
Ketika orang tua khawatir anaknya menghirup asap. Ketika siswa harus berhadapan dengan kualitas udara yang buruk. Ketika petugas dan relawan berjibaku menghadapi karhutla. Ketika masyarakat mempertanyakan, apakah pemerintah cukup cepat mengambil langkah perlindungan.
Dalam situasi seperti itu, publik membutuhkan bahasa yang menunjukkan bahwa pemerintah memahami kecemasan mereka. Karena itu, pejabat publik tidak cukup hanya benar secara administratif. Mereka juga harus tepat dalam berkomunikasi dan peka terhadap situasi kemanusiaan.
Sebuah kebijakan yang secara administratif dapat dijelaskan dengan panjang lebar tetap dapat mengalami kegagalan komunikasi apabila masyarakat merasa pemerintah tidak memahami apa yang sedang mereka hadapi.
Polemik PJJ, MBG, dan kabut asap seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara pemerintah mengambil sekaligus menjelaskan kebijakan dalam situasi bencana. Tidak perlu terjebak pada pertanyaan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tidak pula berhenti pada siapa yang viral dan siapa yang diserang. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap keputusan pemerintah memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji oleh publik.
Jika udara tidak aman, lindungi anak. Jika pembelajaran tatap muka harus dihentikan, pendidikan tetap berjalan. Jika MBG terdampak, cari mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi. Jika kebijakan berubah, jelaskan kepada masyarakat mengapa kebijakan itu berubah.
Pemerintah tidak seharusnya dipaksa memilih antara pendidikan, kesehatan, dan gizi. Justru kemampuan pemerintah diuji untuk memastikan ketiganya tetap terpenuhi dengan cara yang sesuai dengan kondisi darurat. Karena dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa keras mempertahankan keputusan awal.
Ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat dan tepat pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dan di tengah kabut asap yang menyelimuti Kalteng, ada satu prinsip yang semestinya tidak boleh berubah, yakni, keselamatan anak bukan variabel kebijakan, keselamatan anak adalah batas kebijakan. (*)
Penulis: Vinsensius
Catatan: Tulisan ini tidak mewakili kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, partai politik, lembaga, maupun pihak tertentu. Opini ini juga tidak dimaksudkan untuk menyerang, mendukung, atau mendiskreditkan individu maupun institusi tertentu. Kritik yang disampaikan semata-mata merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media dan ruang bagi publik untuk melihat, mempertanyakan, serta mengevaluasi sebuah kebijakan.
