PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Hal ini tercermin dari tren kenaikan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak menegaskan, bahwa pengelolaan arsip bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.
“Pengelolaan arsip yang baik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam indeks reformasi birokrasi nasional,” ujarnya saat kegiatan Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), Selasa (31/3/2026).
Data menunjukkan, lonjakan signifikan terjadi sejak 2022, ketika nilai NHPK Palangka Raya masih berada pada kategori sangat kurang. Dalam kurun waktu tiga tahun, capaian tersebut melonjak ke kategori baik dengan peningkatan skor yang terus berlanjut hingga 2025.
Meski peringkat nasional mengalami fluktuasi akibat persaingan antar daerah yang semakin ketat, secara substansi nilai pengawasan kearsipan Palangka Raya terus mengalami perbaikan. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa upaya pembenahan internal berjalan efektif.
Di tingkat provinsi, posisi Palangka Raya, juga cukup kompetitif, sempat menempati peringkat kedua sebelum bergeser ke posisi ketiga pada tahun berikutnya.
Arbert menilai capaian tersebut, sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang mulai menyadari pentingnya sistem kearsipan yang tertib, akuntabel dan terintegrasi.
Ke depan, Pemko Palangka Raya berupaya menjadikan pengawasan kearsipan sebagai budaya kerja, bukan sekadar program tahunan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan dapat terus terjaga.
“Ini bukan hanya soal nilai, tapi bagaimana kita membangun sistem pemerintahan yang lebih profesional dan dapat dipercaya masyarakat,” imbuhnya. (ifa/abe)
