PALANGKA RAYA – Puluhan perwakilan organisasi masyarakat adat Dayak yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025). Aksi ini diikuti 21 ormas dari 14 kabupaten dan kota se-Kalteng.
Beberapa ormas yang tergabung dalam aksi ini antara lain Perajah Motanoi Indonesia, Forum Pemuda Antang Tingang, Betang Mandau Talawang, Laskar Adat Dayak Nasional, dan Peta Adat Tambun Bungai.
Sekretaris Jenderal Aliansi Dayak Bersatu, Siyin D. Rangka, menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk penolakan keras terhadap program transmigrasi di Kalimantan Tengah yang dinilai mengancam keberlangsungan masyarakat lokal.
“Tanah dan hutan Kalimantan Tengah bukan ruang kosong. Itu milik masyarakat adat Dayak. Hentikan transmigrasi dan fokuslah pada revitalisasi warga lokal yang masih tertinggal,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga menuntut pemberdayaan sumber daya manusia Dayak dan penghentian eksploitasi sumber daya alam yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi warga lokal.
Dalam aspek sosial keagamaan, Aliansi Dayak Bersatu juga menolak segala bentuk intoleransi dan mendesak pemerintah pusat mencabut SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah.
“Suku Dayak anti intoleransi. Kami minta tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan intoleran,” ujarnya.
Mewakili Pemerintah Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden, menerima aspirasi massa dan berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Gubernur Agustiar Sabran dalam waktu dekat.
Menariknya, dalam aksi damai ini, seorang peserta membawa poster bergambar bendera bajak laut dari serial anime One Piece, yang menarik perhatian peserta dan publik di lokasi. (rdi/cen)
BACA JUGA : Aksi Damai Tolak Transmigrasi di Kalteng, ADB Gelar Demo 4 Agustus
