KUALA KURUN – Pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan angkutan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Gunung Mas mendapat dukungan penuh dari kalangan DPRD Gumas.
Wakil Ketua I DPRD Gumas, Nomi Aprilia, menegaskan bahwa keberadaan Satgas sangat penting dalam mengawasi aktivitas angkutan, terutama milik perusahaan, yang kerap melintasi wilayah tersebut.
“Kita sangat setuju jika Satgas ini dibentuk. Supaya mereka tahu persis apa tugas pokoknya di lapangan, khususnya dalam menindak aktivitas angkutan yang melanggar aturan,” ujar Nomi, Jumat (23/05/2025).
Menurutnya, Satgas tidak hanya bertugas menghitung berat kendaraan perusahaan, tetapi juga perlu menelusuri aspek legalitas dan dampak aktivitas tersebut terhadap lalu lintas.
Salah satunya dengan mengecek kelengkapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan.
“Harapan kita, cek juga Amdalalin-nya. Apakah sesuai dengan izin yang dimiliki. Kalau tidak ada, itu bisa jadi rekomendasi penting untuk dilaporkan ke provinsi guna ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemda Gumas harus menjalin koordinasi dengan pihak provinsi karena wewenang pencabutan izin tidak berada di tangan pemerintah kabupaten.
“Kalau ternyata perusahaan tidak memiliki Amdalalin, itu bisa menjadi temuan penting yang mengarah ke sanksi administratif, bahkan pencabutan izin oleh pihak berwenang,” jelas Nomi.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa tugas Satgas sebaiknya tidak berhenti pada pengawasan fisik kendaraan, namun juga menyentuh aspek administratif, legalitas, dan dampak lingkungan.
“Kalau kita telisik lebih dalam, bukan tidak mungkin ditemukan pelanggaran serius. Ini bisa jadi pintu masuk untuk penertiban lebih luas terhadap perusahaan yang tidak taat aturan,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan DPRD ini, diharapkan Satgas yang dibentuk Pemda Gumas bisa bekerja maksimal dan menyeluruh dalam menertibkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. (nya/cen)
BACA JUGA : DPRD Gumas Harap KPK Beri Pendampingan Cegah Korupsi
