MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara melanjutkan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di Palangkaraya, pada Kamis 6 Juni 2024.
Dalam menindak lanjuti dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (3/6), terkait pelayanan Kesehatan di Kabupaten Barito Utara bersama RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh dan Puskesmas se-Barito Utara.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, Satra Jaya di dampingi beberapa Anggota DPRD Barito Utara, Sekretaris DPRD Barito Utara, Drs. Edwin Tuah, serta di hadiri oleh Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dan di terima oleh masing-masing Kepala Bagian BPJS Kesehatan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Surianor, SE pada kunjungan kerja tersebut menyampaikan berdasarkan hasil pengawasannya di lapangan mulai dari kunjungan langsung ke daerah hingga diskusi dengan warga setempat terkait peserta BPJS kesehatan.
“Kami meminta kepada BPJS kesehatan untuk melakukan sosialisasi ke desa, kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Barito Utara agar program kesehatan bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan,” ujar Surianor.
Pada kesempatan ini, Hasrat, S.Ag selaku Anggota Komisi III DPRD mengajukan pertanyaan kepada BPJS Kesehatan.
“Dulu masyarakat memiliki kartu BPJS yang di tanggung pemerintah, namun sekitar tahun 2020 peserta BPJS kesehatan tidak bisa di gunakan atau tidak di berlakukan lagi,” ujar Hasrat.
Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua komisi III DPRD, Surianor, PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palangkaraya, Cipta Margana, SKM, MM, AAAK, mengucapkan terima kasih atas masukan yg baik untuk kami, untuk di Palangkaraya sendiri kami sering melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.
“Nanti kami dan tim juga akan berkoordinasin bersama BPJS Di Kabupaten Barito Utara untuk mensosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena sekarang BPJS kesehatan sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwasanya identitas jaminan kesehatan nasional bisa menggunakan NIK serta Kartu Tanda Penduduk (KTP),” kata Cipta Margana.
Selanjutnya, untuk masalah peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung Pemerintah Daerah di tahun 2020 di Barito Utara tidak semua di nonaktifkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, untuk fakir miskin dan orang tidak mampu masuk dalam kategori pemberi bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK). PBI JK disalurkan secara langsung oleh pemerintah ke Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (BPJS) Kesehatan, bukan di berikan langsung kepada penerima, hal ini sudah melalui verifikasi Dinas Sosial PMD setempat karena mereka yang lebih tau kriteria masyarakat miskin dan kurang mampu sesuai kebijakan pemerintah daerah masin-masing. (tia/cen)
