Pemerintah Mesti Segera Cari Solusi Kelangkaan Minyak Goreng Subsidi

Pemerintah Mesti Segera
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ina Prayawati

PALANGKA RAYA – Kelangkaan minyak goreng bersubsidi disejumlah pusat perbelanjaan, kembali mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya, kelangkaan tersebut menyebabkan munculnya berbagai keluhan dari masyarakat.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Ina Prayawati, kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan, baik Swalayan maupun Retail Mart berpotensi menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan pokok lainnya. Sehingga ia berharap, Pemerintah bisa segera mencari solusi terkait kelangkaan produk konsumtif tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan, kelangkaan minyak goreng bersubsidi saat ini memicu inflasi kebutuhan pokok lainnya. Apalagi berdasarkan informasi media massa, minyak goreng non-subsidi mulai mengalami kenaikan harga dipasaran,” ucapnya dibincangi disela kegiatan penanaman bibit pohon di DPD PDIP Kalteng jalan Soekarno, Minggu (13/2/2022).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Batara) dan Murung Raya (Mura) ini juga mendesak Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota, untuk mengusut tuntas masalah kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan.

Hal tersebut dikarenakan, adanya dugaan penimbunan oleh sejumlah oknum yang mencoba memanfaatkan program pemerintah khususnya minyak goreng bersubsidi, untuk meraup keuntungan dengan cara menimbun, sehingga menyebapkan inflasi dan minyak goreng bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga tinggi.

“Harus ada kebijakan dari Pemerintah agar hal seperti ini tidak terulang lagi, karena masyarakat kita pada dasarnya adalah masyarakat konsumtif dan membutuhkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila ada oknum yang dengan sengaja menimbun minyak goreng bersubsidi dan memanfaatkan situasi tersebut hingga menyebabkan inflasi, maka sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas. Dengan memberikan sanksi terhadap oknum tersebut,” pungkasnya. (rul/abe)