PALANGKA RAYA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Pemuda Nusantara menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Organisasi kepemudaan tersebut menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret berupa penegakan hukum yang tegas, profesional, dan transparan.
Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara, Fiteli Waruwu, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada sebatas slogan atau pernyataan politik. Menurutnya, masyarakat menunggu keberanian negara dalam menindak setiap pelaku korupsi tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang politik.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan atau komitmen semata. Masyarakat menantikan keberanian negara untuk menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegas Fiteli Waruwu.
Ia menambahkan, aparat penegak hukum perlu memastikan setiap penanganan perkara dugaan korupsi dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi lembaga, serta prinsip due process of law.
Menurut Fiteli, keberhasilan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan. Karena itu, transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas institusi penegak hukum.
Terkait proses hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Perkumpulan Pemuda Nusantara meminta agar seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar setiap proses hukum yang menjadi perhatian publik disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Pada saat yang sama, semua pihak tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Perkumpulan Pemuda Nusantara menilai keterbukaan informasi dalam perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat akan membantu mencegah munculnya spekulasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, Perkumpulan Pemuda Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum secara objektif, adil, dan profesional demi memperkuat supremasi hukum serta menjaga kepentingan bangsa dan negara. (cen)
