PALANGKA RAYA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai mandatori Biodiesel B50 merupakan hasil kerja panjang lintas pemerintahan yang dibangun secara berkelanjutan sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilanjutkan pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga kini diteruskan pemerintahannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Prabowo, program pengembangan biodiesel merupakan contoh nyata keberlanjutan kebijakan nasional yang membutuhkan waktu panjang dan konsistensi untuk mencapai hasil.
“Bayangkan dari 2008 ya, itu pemerintah SBY. Dilanjutkan selama pemerintah Jokowi. Di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan pencapaian B50 tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pelaku industri energi hingga sektor perkebunan kelapa sawit nasional.
“Kita saling bekerja sama, teamwork. Menteri ini punya jasa, itu punya jasa. Kita tidak mungkin mencapai B50 tanpa dukungan banyak pihak,” ujarnya.
Prabowo juga mengajak masyarakat untuk menghargai kontribusi para pemimpin terdahulu dalam pembangunan nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menjadi alasan untuk saling mencela maupun menyebarkan fitnah.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Palangka Raya, Prof. Bhayu Rhama, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam meluncurkan program Biodiesel B50 yang dinilainya sebagai strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Prof. Bhayu, kebijakan B50 tidak hanya berdampak pada pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, tetapi juga dapat membantu mengatasi persoalan kelangkaan solar yang selama ini masih terjadi di sejumlah daerah.
“Program B50 merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Selain memperkuat kemandirian energi nasional, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap pasokan solar dan membantu mengatasi kelangkaan yang masih terjadi di beberapa wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kalimantan Tengah memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut karena merupakan salah satu daerah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia.
“Kalimantan Tengah memiliki peran strategis karena menjadi salah satu sentra produksi kelapa sawit nasional. Daerah ini berkontribusi besar dalam penyediaan bahan baku biodiesel yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi B50 secara nasional,” katanya.
Prof. Bhayu menilai keberhasilan program B50 juga akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah penghasil sawit, termasuk Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, program tersebut berpotensi membuka peluang investasi, memperkuat industri hilir, serta menciptakan lapangan kerja baru.
“Jika dikelola secara berkelanjutan, B50 bukan hanya menjadi solusi energi, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” tandasnya.
Peluncuran mandatori Biodiesel B50 menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju kemandirian energi. Pemerintah berharap program ini mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat. (cen)
