PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan pemuda dan mahasiswa.
Kabid OKK HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Tengah sekaligus Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Palangka Raya, Doni Miseri, menilai persoalan antrean panjang di SPBU hingga kepanikan masyarakat harus menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UPR tersebut menegaskan bahwa krisis distribusi energi tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan publik dan penerapan prinsip good governance.
“Kelangkaan BBM tidak boleh hanya disikapi sebagai krisis sesaat. Pemerintah kota perlu membangun sistem mitigasi yang terukur, komunikasi publik yang transparan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan aparat pengawas agar masyarakat tidak terus menjadi korban kepanikan,” ujar Doni.
Menurutnya, prinsip good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan koordinasi antarlembaga dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam konteks kelangkaan BBM di Palangka Raya, masyarakat dinilai berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab distribusi tersendat, langkah penanganan pemerintah, hingga jaminan stabilitas pasokan ke depan.
Doni juga menilai pemerintah daerah harus lebih mengedepankan langkah preventif dibanding sekadar respons setelah antrean panjang terjadi.
Ia menekankan bahwa dalam perspektif administrasi negara, kebijakan publik yang baik harus berbasis data lapangan, prediksi kebutuhan masyarakat, serta manajemen risiko distribusi yang matang.
Sebagai bentuk solusi, Doni mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah, di antaranya penguatan sistem monitoring distribusi BBM secara real-time dan terbuka kepada publik, peningkatan komunikasi krisis pemerintah agar masyarakat tidak terjebak panic buying, hingga penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan dan pihak terkait lainnya.
Selain itu, ia juga meminta adanya evaluasi berkala terhadap pola distribusi dan pengawasan SPBU untuk mencegah penimbunan maupun distribusi yang tidak merata.
“Good governance bukan hanya slogan administratif, tetapi harus hadir dalam kebijakan nyata yang melindungi masyarakat dari ketidakpastian. Kota Palangka Raya membutuhkan tata kelola yang adaptif, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Sebagai representasi pemuda daerah, Doni berharap persoalan kelangkaan BBM ini menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya agar mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih siap menghadapi persoalan distribusi kebutuhan dasar masyarakat di masa mendatang. (*/cen)
