DPRD Barito Utara Tegaskan Pengawasan Investasi Tak Boleh Sekadar Cek Izin

dprd
Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Benny Siswanto. Foto: Ist

MUARA TEWEH – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, Benny Siswanto, menegaskan bahwa pengawasan terhadap investasi di daerah tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan dokumen perizinan semata.

Menurutnya, pengawasan investasi harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaat keberadaan perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Pengawasan bukan ritual administrasi belaka. Esensinya memastikan operasional perusahaan selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial,” kata Benny kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Politikus PKB itu menjelaskan, pengawasan investasi idealnya mencakup tiga pilar utama, yakni kepatuhan hukum, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi sosial-ekonomi perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Ia menilai, pemeriksaan legalitas dan administrasi hanyalah langkah awal sebelum memastikan aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif.

“Setelah izin terbit, fokus harus beralih ke bagaimana perusahaan itu menjalankan operasinya. Apakah proses produksinya merusak lingkungan? Apakah hak-hak pekerja dipenuhi? Dan yang tak kalah vital, bagaimana implementasi CSR-nya?” ujarnya.

Benny menekankan, program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan seharusnya tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata dan strategis.

“Program CSR harus strategis, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, dan bukan sekadar pelengkap seremonial,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya sistem pengawasan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas independen, akademisi, hingga masyarakat sekitar perusahaan.

Menurutnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari aktivitas investasi, sehingga perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.

“Masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling merasakan dampak operasi suatu perusahaan. Mereka harus memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan yang didengar dalam proses pengawasan,” sambung Benny.

Benny optimistis, dengan pengawasan investasi yang komprehensif dan inklusif, iklim investasi di Barito Utara akan semakin sehat, berkeadilan, serta mampu menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan akhirnya jelas, investasi yang taat aturan, ramah lingkungan, dan secara nyata mengangkat kualitas hidup warga Barito Utara. Itu komitmen kita bersama,” pungkasnya. (tia/cen)