KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) oleh pemerintah pusat.
Program ini dinilai dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah pedalaman.
Anggota DPRD Gumas, Sahriah, menyampaikan harapannya agar kehadiran Sekolah Rakyat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Harapan kita, Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah,” ujar Sahriah kepada awak media, Minggu (4/5/2025).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kemiskinan secara jangka pendek. Namun juga harus berfungsi sebagai wadah inovasi, peningkatan literasi, serta pemberdayaan komunitas di tingkat desa.
“Kita ingin ini bukan sekadar program seremonial. Harus ada pengawasan, evaluasi berkelanjutan, dan yang paling penting, keterlibatan masyarakat lokal,” imbuhnya.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam rekrutmen tenaga pengajar dan pengelolaan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan kurikulum agar pendidikan yang diberikan sesuai kebutuhan lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gumas, Jhonson Ahmad, mengungkapkan bahwa langkah konkret sudah mulai dilakukan. Pemerintah daerah telah menyediakan lahan seluas 110.000 meter persegi di kawasan Demplot Peternakan, Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun.
“Tim dari Kementerian PUPR juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada 17 April 2025 lalu. Saat ini, kita tengah mempersiapkan tahap selanjutnya,” kata Jhonson.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat segera direalisasikan, menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di pedalaman Kalteng, sekaligus membuka jalan menuju generasi muda yang lebih terdidik dan mandiri. (nya/cen)
BACA JUGA : Hardiknas 2025, DPRD Gumas Soroti Ketimpangan Pendidikan
