Usulan Masyarakat Mesti Dapat Perhatian

Usulan
Anggota DPRD Murung Raya dari PPP, Rejikinoor S Sos. Foto: IST

PURUK CAHU – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 tingkat Kecamatan Murung turut dihadiri wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura).

Karena melalui kegiatan itu celah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun dalam setiap Musrenbang, DPRD selalu menekankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar berbagai usulan yang masuk mendapat perhatian.

Menurut Rejikinoor, bahwa Musrenbang merupakan forum yang sangat penting untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan prioritas daerah tahun 2026.

“Kami dari DPRD menilai, bahwa Musrenbang ini memang harus dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang telah diatur. Tetapi ada beberapa hal yang kami pandang penting, khusus dari fraksi PPP, bahwa kegiatan Musrenbang ini bukan kegiatan seremonial,” kata Rejikinoor, Rabu (22/1).

Mereka berkeinginan, kata dia, Musrenbang bentuk wujud tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan yang secara berjenjang, baik dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

“Artinya pembangunannya adalah berkesinambungan selaras dengan Program Presiden Prabowo Subianto dan juga visi misi gubernur dan Pemkab Murung Raya secara keseluruhan,” imbuhnya.

Menurutnya, program pembangunan yang diharapkan adalah disamping dengan perencanaan pembangunan adalah infrastruktur juga yang tidak kalah penting adalah bidang pendidikan dan juga kesehatan.

Selain itu, pihaknya juga berupaya menciptakan lapangan kerja atau pun pelatihan-pelatihan keterampilan yang diharapkan, masyarakat Mura. Selain pembangunan yang sudah berjalan atau dibenahi, seperti jembatan-jembatan yang sudah rusak atau infrastruktur jalan.

Bahkan pula, masalah air bersih juga menjadi prioritas. Pihaknya berharap, dengan adanya Musrenbang ini dan anggaran yang cukup besar diharapkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat Murung Raya. Jadi dengan dana cukup besar yang diusulkan, baik di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang asal usul oleh masyarakat betul-betulĀ  bisa terakomodir, paling tidak prioritas.

“Jadi dengan banyaknya usulan, paling tidak ada yang menjadi prioritas. Jalan-jalan tembus dari desa ke kecamatan hingga Kabupaten juga menjadi prioritas,” pungkasnya. (udi/abe)