KUALA PEMBUANG – Anggota Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa (Kedesa) Amanat Pembangunan Rakyat (Ampera) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Bejo Riyanto mengungkapkan, bahwa setidaknya ada empat faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja keuangan pada tahun anggaran 2023.
“Sebenarnya secara umum, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan tahun anggaran 2023 itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja memang ada beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja keuangan tersebut,” katanya
Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya adalah kebijakan tentang penggunaan dana alokasi umum (DAU).
“Yang mana, mulai tahun 2023, DAU itukan dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant),” ujarnya.
Selain itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan alokasi dana block grant Kabupaten Seruyan. Permasalahan akibat sistem reimburse pada alokasi gajih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi salah satu kendala.
“Saat itu, Kabupaten Seruyan kesulitan mendapatkan anggaran untuk menggaji PPPK di luar formasi 2022 dan 2023,” ujarnya.
Selanjut, yang menjadi kendala terakhir adalah terjadinya penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipisahkan.
“Hal ini dikarenakan tidak disalurkannya dividen Bank Kalteng kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.
Terhadap beberapa permasalahan tersebut, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih bijak lagi dalam menentukan belanja yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Seruyan.
“Dan terhadap penurunan realisasi PAD yang bersumber dari deviden Bank Kalteng, pemerintah daerah pada tahun 2024 ini harus menagih Bank Kalteng untuk membayar dividen yang menjadi hak Pemkab Seruyan,” pungkasnya. (yad)
