MUARA TEWEH – Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan, mengatakan masalah distribusi gas elpiji 3 kg merupakan masalah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Perlu ada ketegasan dari pemerintah daerah agar permasalahan ini dapat teratasi. Namun, kata dia, perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan pihak Pertamina, sehingga dapat terealisasi tanpa menyalahi aturan.
“Ini merupakan masalah klasik yang mungkin sudah terlalu lama kita tidak bisa untuk mengatasinya. Hal ini diberikan ketegasan pasti ada efek jeranya,” ujar Parmana Setiawan.
Dikatakan politisi usungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, yang namanya manusia, dan ini merupakan peluang duit, tetap saja kembali berulang.
“Jadi pengawasan itu sangat penting dan apa yang disampaikan H Tajeri penting juga dan harus berkelanjutan dalam melakukan pengawasan,” kata H Parmana Setiawan.
Parmana juga mengatakan, pangkalan-pangkalan yang ada di Muara Teweh, kenapa Gas 3 Kg ini cepat habis dalam kota Muara Teweh, karena pangkalan mengoper atau mendistribusikan gas tersebut ke desa, hal ini pihak pangkalan mengharapkan harga yang lebih tinggi dari HET yang ditetapkan di dalam kota.
Sementara anggota DPRD Komisi I, Hj Nety Herawati, juga mengungkapkan pendapatnya mengenai kelangkaan tabung gas bersubsidi di Kabupaten Barito Utara.
“RDP dengan eksekutif mengenai kelangkaan tabung gas bersubsidi di Kabupaten Barito Utara adalah dilema berkepanjangan dan masalah klasik,” kata Hj Nety Herawati.
Ia juga menekankan bahwa perlunya pembentukan tim satgas oleh pemerintah kabupaten untuk mencegah permainan harga dari agen ke pangkalan yang ada di Barito Utara.
“Tindakan tegas dan pengawasan dari pihak terkait sangat diperlukan. Jangan hanya di atas kertas, tetapi tindakan nyata di lapangan harus dilakukan. Jika ada temuan, proses dengan hukum supaya ada efek jera agar LPG subsidi tidak diperjualbelikan dengan harga bisnis,” kata Hj Nety Herawati yang juga Ketua IPEMI Barito Utara ini. (*/cen)
