PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menahan dua tersangka dugaan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) pada 2020-2021.
BACA JUGA:Â Ngemis di Lampu Merah, Seorang Wanita Diangkut Satpol PP
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Douglas Pamino Nainggolan, Selasa (16/1/2024), mengatakan dua tersangka yang dilakukan penahanan tersebut berinisial MJR sebagai pengelola BOK Kabupaten dan pengelola BOK Puskesmas pada 2020-2021 pada Dinkes Barsel, sedangkan ICD sebagai Kepala Bidang Kesmas Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 2020-2021 pada Dinkes Barsel.
“Keduanya dilakukan penahanan setelah memenuhi syarat-syarat penahanan yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Tersangka MJR dan tersangka ICD dilakukan Penahanan di Rutan Klas II A Palangka Raya, masing – masing selama dua puluh hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024- tanggal 04 Februari 2024,” katanya.
Ia menuturkan, untuk MJR disangkakan Pasal Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Kemudian untuk ICD melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
“Dilakukan penahanan selama 20 hari dan dititipkan di Rutan Kelas II A Palangka Raya tentunya ada alasan subjektif dari penyidik. Mengingat agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, dan juga menghilangkan barang bukti. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” bebernya.
Ia mengungkapkan, setelah dilakukan penahanan tentunya akan segera dilakukan pemberkasan, guna merampungkan penyidikan dan segera dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Palangka Raya.
Kapasitas ICD selaku PPTK, kemudian MJR selaku pengelola. Dinas kesehatan Barsel menerima dana alokasi khusus non fisik dari Kemenkes dalam dua tahun anggaran, masing-masing dengan total Rp 30 miliar.
Namun pelaksanaannya oleh para tersangka bersama mencairkan secara tunai dana tersebut dari rekening Dinkes dan mengirimkan serta menampung ke rekening pribadi ke beberapa oknum di pegawai Dinkes.
“Terkait dari rekening pribadi, kami memperoleh bukti akurat, dibantu disampaikan lewat analisis transaksi keuangan. Kemudian dana tersebut mengalir ke oknum-oknum terkait yang tidak terkait dengan kegiatan,” tegasnya.
Douglas Pamino juga menambahkan, sebelum diberikan kementerian berdasar usulan kepala daerah selaku penanggungjawab. Namun setelah dana sampai ke kabupaten tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka itu pihaknya penggunaan nanti masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami segera kembangkan kepada tersangka lainnya. Kami juga cari dua alat bukti, jika ada barang buktinya, maka tidak akan ragu-ragu menahan para tersangka dalam perkara tersebut,” demikian Douglas Pamino. (ant/cen)
