PALANGKA RAYA-Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu secara langsung menyambut baik kunjungan kerja, oleh perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalteng Jeanny Yola Winokan bersama jajaran, dalam rangka koordinasi percepatan penurunan stunting tahun 2024, Jumat (5/1).
Hera menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, menerima dukungan dari BKKBN Provinsi Kalteng, berupa anggaran percepatan penurunan stunting. Dimana, melalui anggaran tersebut, akan dikolaborasikan bersama pendanaan-pendanaan lainnya, termasuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana kepedulian sosial.
“Karena penanganan stunting ini harus kolaboratif sifatnya, semua pihak harus satu visi harus satu tujuan. Termasuk masyarakat harus diberikan pemahaman, edukasi tentang stunting. Untuk itu, diperlukan dukungan dari sarana prasarana, seperti permasalahan air bersih,” ujar Hera saat diwawancarai oleh awak media.
Orang nomor satu di Kota Cantik itu mengatakan, banyak pihak mesti terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting di
Kota Palangka Raya. Untuk itu, tahun 2024 ini, Ia mengaku akan lebih meningkatkan dorongannya kepada seluruh elemen, agar rapot pada tahun 2023 mampu untuk capai target bahkan jika bisa, melebihi target yang telah ditentukan.
“Kami sudah memiliki data secara manual, menghimpun dari data Posyandu. Kami sangat optimis, penanganan stunting pada palangka raya dapat turun,” ucapnya.
Sementara itu, Hera membeberkan, berdasarkan pantauan dari kecamatan yang ada di
Kota Palangka Raya mengenai penanganan stunting, yang menjadi lokasi khusus (lokus) utama adalah daerah terpencil dan wilayah kumuh Bantaran Sungai, seperti Kelurahan Pahandut, Kelurahan Kameloh Baru, penanganan melalui by name by adress. Artinya, kesesuaian data tentang nama dan alamat, agar penerima manfaat menjadi tepat sasaran.
“Kami mempunyai lokus pada Kelurahan Kameloh Baru itu, mengenai percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Masih ditempat yang sama, Kadis Disdaldukkb
Kota Palangka Raya, Fitriyanto Leksono menjelaskan, tidak melulu masyarakat miskin yang memiliki anak balita stunting, melainkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah, bahkan atas pun dapat memiliki potensi stunting. Hal tersebut, karena pola asuh yang dinilai belum maksimal.
“Kami berharap, optimalisasi terutama pada call center stunting di
Kota Palangka Raya, dimana ditemukan anak berusia dua tahun yang memiliki kurang gizi, silahkan hubungi kami. Yang dirasa, pemerintah belum hadir pada keluarganya,” pungkasnya. (ifa/abe)
