KUALA KURUN – Tak terasa tahun kontestasi politik sudah mulai mendekati yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Maka itu, Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengharapkan, kepada aparatur sipil negara (ASN) semestinya tetap menjaga sikap netralitas.
Ketua Komisi II DPRD Gumas Nomi Aprilia meminta, dengan para ASN yang ada di wilayah setempat, agar selalu menjaga sikap yang netralitas. Apalagi, sudah mendekati tahun-tahun politik saat ini.
“Kita berharap, ya dengan para ASN di Kabupaten Gumas agar selalu menjaga sikap netral mengingat, kita sudah mendekati tahun-tahun politik yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk pemilihan legislatif dan presiden,” tutur Nomi, Jumat (3/1/2023).
Sambung dia menekankan, ada aturan yang melarang bagi para pegawai negeri berpolitik secara langsung. Tetapi, juga itu yang dikecualikan karena ada hak memilih sebagai warga negara. Ini hanya bisa dilakukan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
“Kalau melanggar ada sangsi tegas kepada para ASN tersebut apabila terbukti melakukan pelanggaran. Misalnya, dia mencontohkan, bagi ASN yang terlibat langsung seperti berorasi diatas panggung, mengajak memilih si A atau si B,” ujarnya.
Maka kedepan, tuturnya, itulah kegiatan-kegiatan yang berpotensi ketidak netralitas dari oknum para aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, sambung dia, jangan sampai hal yang dimaksud itu dilakukan oleh para PNS yang ada di Kabupaten Gumas ini.
“Kami harapkan, jangan sampai hal itu, yang terjadi di daerah kita khususnya di Gumas ini, karena memang aturan perundang-undangan sudah jelas ada aturan yang harus ditaati oleh para PNS,” tuturnya.
Ia kembali menambahkan, untuk PNS yang tidak boleh menjadi anggota Parpol, dan itu tertuang dalam UU No 37 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2014, tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Parpol. (nya/abe)
