KASONGAN – Bupati Katingan Sakariyas meminta, perusahaan besar swasta (PBS) memaksimalkan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun diperlukan dukungan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh perusahaan swasta yang ada dan melaksanakan unit usaha di daerah ini,” tutur Sakariyas, baru-baru ini.
Saat ini, lanjut Bupati, di Kabupaten Katingan saat ini terdapat 64 perusahaan PBS. Di antaranya 31 PBS sektor perkebunan, 13 PBS sektor kehutanan dan 20 PBS sektor pertambangan. Selain itu, juga ada perusahaan lain yang bergerak dalam sektor perdagangan serta jasa.
“Pelaksanaan CSR selama ini masih belum optimal dilaksanakan oleh para perusahaan. Hal tersebut tidak sebanding antara pencapaian CSR dengan potensi dan jumlah perusahaan yang ada. Harapannya, optimalisasi tersebut bisa segera diwujudkan,” imbuhnya.
Menurut Sakariyas, penyebab belum optimalnya CSR oleh perusahaan karena pelaksanaan kegiatan tersebut sifatnya lebih kepada menunggu proposal yang masuk.
“Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kegiatan dengan program pembangunan yang disusun pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Katingan, Jonianto menuturkan, guna mendukung keinginan Bupati Katingan tersebut, pihaknya telah melaksanakan kegiatan forum koordinasi pelaksanaan CSR sekaligus peluncuran sistem informasi terintegrasi CSR dan pembangunan daerah.
“Tujuan kegiatan itu, untuk membentuk suatu wadah koordinasi antara pemangku kepentingan mulai pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat untuk mensinergikan peranan masing-masing dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan CSR di Katingan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, jika pihaknya terus berusaha mewujudkan optimalisasi pelaksanaan CSR demi mendukung pembangunan daerah dengan berbagai cara.
“Salah satunya, dengan pengintegrasian antara perencanaan dan pelaksanaan CSR dengan pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah,” ungkap Jonianto. (ndi)
