PALANGKA RAYA – Ratusan orang yang tergabung dalam Barisan Pengamanan Pemuda Pancasila (PAM PP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan aksi damai. Kegiatan tersebut, dilakukan di Markas MPW PP Kalteng di Jalan Letjen. Soeprapto, Rabu (17/11/2021).
Aksi ini, ialah untuk meminta kejelasan terkait kontrak pengamanan di salah satu perusahaan di Kabupaten Gunung Mas. Termasuk juga meminta kejelasan masa depan PAM PP yang diprediksi akan bubar karena pergantingan pengurus yang baru.
Sekretaris PAM PP Kalteng yang juga koordinator aksk, Bakti mengatakan bahwa pihaknya berharap agar anggota PAM PP sebanyak 150 orang tidak hilang ppekerjan.
Bahkan, aksi copot baju sempat dilakukan oleh seluruh anggota. Menurutnya hal itu dilakukan karena para anggota butuh kepastian.
Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pimpinan Nasional (PMN) Pemuda Pancasila (PP) Pusat, Arif Rahman menemui para anggota yang mengatasnamakan Barisan PAM PP untuk mendengarkan keluh kesah anggotanya itu.
Usai mendengarkan penyampaian tersebut, Arif Rahman memberikan berkesimpulan bahwa Plt MPW PP Kalteng, M Syauqie dalam penyusunan struktur organisasi yang baru tidak ada koordinasi.
“Saya minta Plt MPW PP Kalteng, M Syauqie untuk meminta maaf kepada Bapak Cornelis N Anton dan Happy Katoppo, karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam penepatan struktur. Makanya saya bilang baca halaman terakhir, yaitu koordinasi,” ungkapnya.
Sebelum mengakhiri perdebatan yang terjadi di depan kantor MPW PP Kalteng tersebut, Arif Rahman juga memberikan solusi apabila ratusan anggotanya yang bekerja di suatu perusahaan di Kabupaten Gunung Mas selama ini di pecat, dirinya akan bertanggungjawab.
Bentuk tanggungjawab tersebut, yakni ia akan membayar gaji anggotanya yang bekerja diperusahaan yang sudah lama menggunakan jasa ratusan anggota Barisan PAM PP tersebut.
“Saya akan jamin gajinya apabila mereka dipecat. Kemudian saya mau minta data anggota yang memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) MPW PP Kalteng, untuk mengetahui berapa jumlah anggota tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, hak tersebut adalah masalah internal. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini di dompleng oleh kekuatan-kekuatan lain.
“Padahal pengurus PP sedang melakukan re-organisasi dan rekontruksi organisasi,” jelasnya.
Arif berharap, permasalah ini dapat selesai. Untuk solusinya, nanti akan segera diputuskan di pimpinan nasional.
“Kalau ini dikelola dengan baik, bisa menjadi contoh-contoh perusahaan lain agar bisa mengakomodir pemuda pancasila. Tapi Pemuda Pancasila itu juga harus mempersiapkan suatu badan usaha untuk pengamanan yang dilatih oleh Polri sehingga memiliki sertifikat,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Plt Ketua Muhammad Syauqi menegaskan tidak pernah membubarkan dan menjamin serta memastikan PAM PP dapat bekerja sesuai kontrak yang terjalin. (rdo/bud)
