PALANGKA RAYA – Penolakan terhadap permohonan uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menggema di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi damai di Bundaran Telawang, Kamis (19/11/2026). Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan ketentuan pengecualian pembakaran lahan untuk keperluan berladang masyarakat adat dengan memperhatikan kearifan lokal.
Aksi tersebut dipimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalteng bersama Forum Kebangsaan dan sejumlah elemen masyarakat.
Ketua DPW TBBR Kalteng, Agusta Rachman, mengatakan permohonan uji materi yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat dan tim dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan tradisi perladangan masyarakat adat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami meminta kepada MK untuk tidak menerima atau menolak gugatan uji materi terkait Pasal 69 ayat (2) mengenai pengecualian berladang tersebut,” tegas Agusta.
Menurutnya, praktik pembakaran dalam sistem perladangan tradisional tidak bisa disamakan dengan pembakaran lahan secara liar maupun pembukaan lahan dalam skala besar.
Ia menjelaskan, masyarakat adat Dayak memiliki aturan, tahapan, serta mekanisme tersendiri dalam membuka dan mengelola ladang. Praktik tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi lahan dan ketentuan yang berlaku.
Agusta menyebut perladangan tradisional umumnya dilakukan di tanah mineral yang dinilai cocok untuk pertanian, bukan di kawasan gambut. Luas lahan yang dibuka juga terbatas, maksimal dua hektare sesuai ketentuan peraturan daerah (perda).
“Sistem membakar pun ada metode dan mekanisme yang dilakukan secara bergotong royong. Tujuan kami hadir di sini agar ke depan para peladang tidak dikriminalisasi atas dasar membakar secara liar,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap juga menjadi perhatian.
Agusta menilai perlu ada pembedaan yang tegas antara praktik perladangan tradisional masyarakat adat dengan aktivitas pembakaran lahan berskala luas yang diduga berkaitan dengan kepentingan korporasi.
Menurutnya, masyarakat adat jangan sampai menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi bencana kabut asap, sementara aktivitas pembukaan lahan oleh pihak lain tidak mendapatkan penanganan yang sama.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai batasan perladangan tradisional dan praktik pembakaran yang melanggar hukum.
Ia menegaskan perlindungan terhadap kearifan lokal harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan serta lahan.
Aksi solidaritas tersebut turut diikuti Pemuda Pancasila, IKB, ADB, Perpedayak, serta sejumlah organisasi dan paguyuban lainnya.
Melalui aksi tersebut, mereka menyampaikan dukungan terhadap perlindungan hak masyarakat adat Dayak dan meminta agar tradisi berladang yang dijalankan sesuai ketentuan tidak disamakan dengan praktik pembakaran lahan yang merusak lingkungan. (ter/cen)



