Enam Fraksi DPRD Gumas Kompak Bahas APBD 2027

Enam Fraksi
Sejumlah kalangan DPRD Gunung Mas sedang mengikuti rapat paripurna di gedung dewan, Senin (16/11/2026). Foto: Sepanya

KUALA KURUN – Enam fraksi DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) akhirnya satu suara. Bukan soal politik praktis, melainkan memberi lampu hijau agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 melangkah ke tahap pembahasan berikutnya.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna melalui masing-masing juru bicara fraksi, yakni Golkar, PDIP, Perindo, NasDem, Demokrat dan Fraksi Gerakan Nasional (FGN) di ruang rapat paripurna ke-6 Tahun 2026, Senin (16/11/2026).

Walaupun berbeda warna politik, keenam fraksi sepakat, bahwa nota keuangan dan RAPBD 2027 perlu dibedah lebih lanjut. Artinya, pembahasan belum selesai di meja paripurna, justru baru memasuki babak yang menentukan.

Juru bicara Fraksi Golkar, Herbert Y. Asin, menyatakan pihaknya menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

“Kami setuju untuk APBD Tahun Anggaran 2027 ini dibahas pada rapat selanjutnya,” kata Herbert.

Sikap serupa disampaikan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Lelie. Persetujuan tersebut juga mencakup Raperda APBD 2027 dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2030.

“Kami fraksi PDIP menilai arah anggaran harus sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat sejahtera dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, di balik persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, angka-angka dalam RAPBD 2027 juga menjadi perhatian,” ungkapnya.

Dijelaskannya, postur anggaran yang disampaikan mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.069.017.159.155,73, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.054.387.578.384,40. Dari perhitungan tersebut, muncul surplus anggaran sebesar Rp14.629.580.771,33.

Surplus itu bukan berarti uang bebas yang bisa langsung dibelanjakan. Dalam struktur pembiayaan, anggaran tersebut diperhitungkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan netto, termasuk pembayaran utang daerah sekitar Rp19 miliar yang dikurangi SiLPA sekitar Rp4,370 miliar.

Dengan kata lain, angka surplus di atas kertas tetap harus dibaca bersama kewajiban pembiayaan daerah.

Fraksi Perindo melalui juru bicaranya, Darwinson Concon, juga menyatakan persetujuan RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi NasDem melalui Evandi menyampaikan, sikap yang sama.

Begitu pula Fraksi Demokrat melalui Neni Yuliani dan Fraksi Gerakan Nasional melalui Rayaniatie Djangkan. Enam fraksi pun kompak memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan.

“Tetapi persetujuan ini bukan akhir dari cerita. Tahapan selanjutnya menjadi ruang untuk menguji lebih jauh alokasi anggaran, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta sejauh mana program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Gunung Mas,” tandasnya.

Sebab, tambah Raya, anggaran triliunan rupiah bukan sekadar angka yang terlihat besar dalam dokumen. Yang paling ditunggu masyarakat adalah bagaimana anggaran tersebut menjelma menjadi pembangunan, pelayanan publik yang lebih baik dan manfaat yang benar-benar dirasakan hingga pelosok daerah. (nya/abe)