PALANGKA RAYA – Pembangunan gudang Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya dengan anggaran mencapai Rp5 miliar dari APBD Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menjadi sorotan.
Pasalnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, sebelumnya mengingatkan para kepala daerah agar menghentikan pemberian dana hibah kepada instansi vertikal, termasuk aparat penegak hukum.
KPK menilai, pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta memengaruhi independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Sorotan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan penganggaran pembangunan gudang Kejari Palangka Raya yang bersumber dari APBD sebesar Rp5 miliar.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan tersebut telah dialokasikan sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Palangka Raya.
Ia juga menyebutkan, aturan yang menjadi perhatian terkait persoalan pemberian bantuan kepada instansi vertikal tersebut baru dikeluarkan pada Oktober 2026.
Di sisi lain, Fairid menegaskan bahwa Pemko Palangka Raya saat ini tengah mengikuti proses penilaian sebagai salah satu kandidat percontohan Kota Antikorupsi tingkat nasional yang diselenggarakan KPK.
“Kemudian Kota Palangka Raya ini masuk tiga besar penilaian dari KPK untuk percontohan kota antikorupsi se-Indonesia. Bulan Desember insyaallah diumumkan. Dan, kami sudah diobservasi oleh KPK selama enam bulan. Itu bisa dilihat langsung bahkan di akun KPK @official.kpk,” jelas Fairid, akhir pekan tadi.
Ia menegaskan, hasil penilaian sementara berdasarkan kertas kerja KPK mencapai angka 95,4. Namun, menurutnya, nilai tersebut masih berpotensi mengalami perubahan hingga pengumuman resmi.
“Kalau kita bermain-main dengan anggaran pasti tidak masuk bakal calon percontohan kota antikorupsi. Terakhir nilai menurut kertas kerja KPK 95,4. Meski angka tersebut masih bisa berubah. Jadi saya mohon doanya saja,” ujarnya.
Selain menanggapi sorotan pembangunan gudang Kejari, Fairid juga menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Namun, ia berharap kritik yang disampaikan disertai informasi yang lengkap dan bersifat membangun.
“Saya terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun dan disertai informasi yang lengkap,” ucapnya.
Fairid juga menyinggung adanya alokasi anggaran perjalanan luar negeri sebesar Rp500 juta pada tahun anggaran 2025.
Ia mengaku tidak pernah menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, anggaran itu tidak terserap dan kemudian dialihkan untuk pembangunan lainnya.
“Saya tidak pernah mengetok anggaran itu dan anda bisa melihat semua di SIRUP APBD. Anggaran itu tidak terserap dan dialihkan ke pembangunan yang lain,” tegasnya.
Fairid mengakui pernah melakukan perjalanan ke Singapura pada 2025. Namun, ia menjelaskan keberangkatannya tersebut merupakan penugasan negara untuk mengikuti pendidikan Lemhannas di UNS Singapore.
Ia menegaskan perjalanan tersebut tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Polemik anggaran pembangunan gudang Kejari Palangka Raya sebesar Rp5 miliar ini pun menjadi perhatian, terutama terkait kebijakan bantuan pemerintah daerah kepada instansi vertikal dan pentingnya menjaga independensi aparat penegak hukum. Penjelasan Wali Kota menjadi bagian dari klarifikasi atas sorotan tersebut. (cen)
