PALANGKA RAYA – Aktivitas sejumlah debt collector (DC) yang diduga berasal dari luar daerah di Kota Palangka Raya menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan dugaan praktik penagihan kendaraan hingga kedatangan belasan orang ke rumah warga.
Aktivis Kalimantan Tengah (Kalteng), Joseph F.J.W., mendesak Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya memberikan penjelasan terkait legalitas serta pengawasan terhadap aktivitas para penagih utang tersebut.
Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, terjadi peristiwa pada Kamis (12/11/2026) lalu. Sebuah mobil yang diparkir di kawasan Duta Mall diduga telah dipasangi alat pelacak atau GPS.
Setelah kejadian tersebut, pemilik kendaraan dikabarkan mengalami situasi yang membuatnya merasa terganggu. Bahkan, sekitar 15 hingga 18 orang disebut-sebut mendatangi rumah warga.
Informasi yang beredar juga menyebutkan, bahwa orang-orang tersebut diduga berasal dari luar Kalteng dan tidak membawa surat penugasan resmi dari perusahaan pembiayaan atau leasing.
Menanggapi persoalan tersebut, Joseph mempertanyakan asal-usul para DC, perusahaan yang menugaskan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penagihan di Palangka Raya.
“Pertanyaan saya sederhana, mereka datang dari mana? Leasing mana yang menugaskan? Siapa yang memberikan surat tugas? Kalau memang mereka menjalankan tugas resmi perusahaan pembiayaan, tentu harus ada identitas dan kejelasan dokumen penugasan. Jangan sampai masyarakat didatangi orang-orang tanpa mengetahui secara pasti siapa mereka dan apa kewenangannya,” tegas Joseph.
Joseph juga mempertanyakan asal-usul kendaraan yang menjadi sasaran penagihan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perusahaan pembiayaan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut, pihak yang memberikan perintah penarikan, serta apakah seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Selain itu, dugaan pemasangan GPS pada kendaraan juga menjadi perhatian serius. Ia meminta aparat kepolisian menelusuri siapa yang memasang perangkat tersebut, atas dasar kewenangan apa pemasangan dilakukan, serta bagaimana mekanisme penggunaan dan pengawasannya.
“Jangan sampai masyarakat merasa diawasi, diikuti, bahkan didatangi beramai-ramai di rumahnya tanpa kejelasan prosedur. Persoalan utang memang harus diselesaikan, tetapi bukan berarti proses penagihan boleh dilakukan semena-mena,” ujarnya.
Menurut Joseph, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Joseph mempertanyakan fungsi pengawasan kepolisian terhadap orang-orang dari luar daerah yang menjalankan aktivitas penagihan di Kota Palangka Raya.
Ia meminta Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap identitas, perusahaan asal, serta dokumen penugasan para DC yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Ke mana fungsi pengawasan kepolisian? Bagaimana mereka bisa keluar masuk Palangka Raya dan menjalankan aktivitas seperti ini? Apakah identitas, perusahaan asal, serta legalitas penugasan mereka pernah diperiksa? Kami meminta Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat,” katanya.
Joseph bahkan menyinggung kemungkinan dugaan adanya praktik pembiaran atau perlindungan terhadap aktivitas para penagih utang tersebut.
“Jangan sampai muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas mereka bisa berjalan begitu leluasa karena adanya setoran kepada oknum-oknum tertentu. Saya tidak sedang menuduh institusi atau personel kepolisian tertentu, tetapi dugaan seperti ini perlu dijawab secara transparan. Kalau memang tidak ada, silakan buktikan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang nyata,” tegasnya.
Ia meminta kepolisian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari identitas para DC, perusahaan yang menugaskan, dokumen penagihan, dugaan pemasangan GPS, hingga kronologi kedatangan belasan orang ke rumah warga.
Joseph menegaskan, dirinya tidak sedang membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban membayar cicilan kendaraan.
Namun, ia mengingatkan bahwa perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga yang ditugaskan melakukan penagihan tetap wajib menghormati hak-hak konsumen dan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut untuk taat hukum, sementara pihak-pihak yang menjalankan aktivitas penagihan justru tidak jelas legalitas dan prosedurnya. Kami ingin Palangka Raya tetap aman, jangan sampai masyarakat merasa takut di rumahnya sendiri,” tuturnya.
Ia berharap Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah konkret untuk memastikan aktivitas penagihan kendaraan di Kota Palangka Raya berjalan tertib, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. (cen)
