KUALA KURUN – Tradisi berladang masyarakat lokal di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) diharapkan tetap terjaga dan tidak tergerus perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah daerah didorong menyiapkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga kelestarian kearifan lokal masyarakat Dayak.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPRD Gunung Mas, Darwinson Concon. Ia menilai, keberadaan payung hukum sangat penting agar masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
Menurutnya, regulasi tersebut perlu mengakomodasi tradisi dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelestarian lingkungan.
“Apabila ada regulasi yang jelas dari pemkab, seperti payung hukumnya ada, itu merupakan langkah awal yang baik bagi masyarakat. Adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat akan memiliki kepastian,” kata Darwinson, Senin (10/8/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu menunjukkan perhatian terhadap keberadaan kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Terlebih, tradisi berladang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
Darwinson menjelaskan, praktik berladang tradisional telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki tata cara tersendiri yang dipahami masyarakat adat.
“Kearifan lokal itu sebenarnya terkendali, dan kita akui itu juga bagian dari adat istiadat kita suku Dayak. Ketika kita ingin berladang maupun berkebun, ada proses yang memang dilakukan untuk mendapatkan hasil tanam yang baik ke depannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai persoalan tradisi berladang tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Pemerintah perlu memahami kondisi sosial masyarakat sekaligus karakteristik wilayah Gunung Mas yang memiliki struktur tanah berbeda dengan daerah lainnya.
Karena itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang tersebut menekankan pentingnya mencari keseimbangan antara pelestarian adat dan penerapan aturan yang berlaku.
“Struktur tanah di Gumas ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Karena itu, kearifan lokal yang memang menjadi bagian kehidupan masyarakat harus bisa kita pertahankan,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak hanya memandang tradisi berladang sebagai persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi melalui regulasi yang mengakomodasi budaya, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
“Besar harapan saya, kearifan lokal di daerah kita yang baik harus tetap dipertahankan untuk kemajuan serta masa depan masyarakat, khususnya di Gumas,” pungkasnya. (nya/ens/cen)
