PALANGKA RAYA – Dinamika internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi melakukan perombakan pada posisi Sekretaris dan Bendahara DPD PDIP Kalteng periode 2025–2030.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan Nomor 119/KPTS/DPP/XI/2026 tentang Pembebastugasan Sekretaris dan Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah serta Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara DPD PDIP Kalteng masa bakti 2025–2030.
Dalam keputusan tersebut, DPP membebastugaskan Zuli Eko Prasetyo, S.Sos., dari jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDIP Kalteng dan Yustinus Tenung, S.H., dari posisi Bendahara DPD PDIP Kalteng.
Sebagai penggantinya, DPP menetapkan dan mengangkat H. Muhammad Wiyatno, S.P., sebagai Sekretaris DPD PDIP Kalteng periode 2025–2030. Sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Bambang Irawan.
Menariknya, dalam bagian pertimbangan SK tersebut, DPP mencantumkan sejumlah alasan di balik keputusan pembebastugasan kedua pengurus tersebut.
Pada poin pertimbangan huruf f, DPP menyebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretaris DPD PDIP Kalteng, Zuli Eko Prasetyo, dinilai belum menjalankan tugas secara optimal.
Beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan kegiatan partai, terbatasnya keterlibatan dalam konsolidasi organisasi, serta belum optimalnya komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian administrasi kesekretariatan.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan tugas organisasi dan program partai.
Sementara itu, pada poin pertimbangan huruf g, DPP juga menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja Bendahara DPD PDIP Kalteng, Yustinus Tenung. Dalam SK tersebut disebutkan, Yustinus dinilai belum menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Catatan yang disampaikan DPP antara lain rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan kegiatan partai, tidak terlibatnya yang bersangkutan dalam pelaksanaan konsolidasi organisasi di tingkat anak cabang, serta belum optimalnya koordinasi dan penyelesaian administrasi keuangan partai, termasuk dengan pihak perbankan dan instansi terkait. Akibatnya, pelaksanaan tugas kebendaharaan disebut belum berjalan secara efektif.
Dalam pertimbangan berikutnya, DPP menilai perlu dilakukan reposisi kepengurusan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat koordinasi internal, mempercepat pelaksanaan administrasi, serta menjamin kelancaran pengelolaan keuangan dan program kerja partai.
DPP juga menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi efektivitas jalannya roda organisasi dan memantapkan mekanisme konsolidasi partai.
Karena itu, pembebastugasan Sekretaris dan Bendahara sebelumnya sekaligus pengangkatan pejabat baru dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan organisasi dan stabilitas partai.
SK tersebut juga merujuk pada keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 21/KPTS-DPD/DPP/II/2026 tertanggal 6 Februari 2026 tentang struktur, komposisi, dan personalia DPD PDIP Kalteng masa bakti 2025–2030.
Selain itu, keputusan turut memperhatikan usulan reposisi dan pergantian pengurus DPD PDIP Kalteng melalui surat Nomor 86/IN/DPDP-PDIP.62/VIII/2026 tertanggal 1 Agustus 2026 serta keputusan rapat pleno DPP PDI Perjuangan pada 27 Oktober 2026.
Dengan terbitnya keputusan tersebut, Muhammad Wiyatno dan Bambang Irawan kini mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara DPD PDIP Kalteng.
Pergantian dua posisi strategis ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika internal partai berlambang banteng moncong putih di Kalimantan Tengah, terutama menjelang agenda konsolidasi organisasi ke depan.
Terpisah, Muhammad Wiyatno dan Bambang Irawan, saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026), keduanya membenarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan tersebut.
“Iya benar,” sebut Wiyatno dan dibenarkan Bambang Irawan. (cen)
