PALANGKA RAYA – Ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemerintah dan seluruh pihak terkait diminta memperkuat langkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin meluas.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Sigit Widodo menilai, penyaluran bantuan air bersih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi langkah penting untuk membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau.
Namun, menurutnya, penyaluran bantuan tersebut harus disertai pemetaan wilayah terdampak agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan pelayanan secara tepat.
“Bantuan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan distribusinya tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang benar-benar terdampak,” ujar Sigit, kemarin.
Ia juga mendorong pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik untuk mandi maupun memperoleh air minum.
Sigit menekankan, pembangunan sarana air bersih perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan warga di setiap wilayah. Dengan perencanaan yang tepat, fasilitas yang dibangun tidak sekadar menjadi solusi sementara, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Di tengah ancaman kekeringan, perhatian terhadap potensi karhutla juga tidak boleh diabaikan. Sigit menilai pencegahan kebakaran membutuhkan kesiapan sejak dini, mulai dari personel, peralatan pemadam, hingga koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki komitmen serta kesiapan yang sama,” katanya.
Sigit secara khusus meminta perusahaan besar swasta, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, untuk bertanggungjawab menjaga wilayah operasional masing-masing.
Ketersediaan peralatan pemadam, juga harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
Selain kesiapan sarana dan personel, ia menilai penguatan sistem peringatan dini serta edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering.
“Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu api membesar baru bergerak,” tegasnya.
Sigit berharap, penyediaan air bersih dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dapat dilaksanakan secara konsisten.
Dengan langkah antisipasi yang terencana dan keterlibatan semua pihak, masyarakat diharapkan lebih terlindungi dari dampak kekeringan maupun karhutla. (ifa/abe)
