PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya belum berakhir. Di tengah kemarau yang diprediksi berlangsung panjang, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim meminta, pemerintah memastikan dukungan anggaran, termasuk untuk biaya operasional mesin pemadam. Karena selama ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Arif mengatakan, kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla, terutama untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Maret 2027 berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Karena itu, ia meminta, kebutuhan penanganan karhutla dapat dipastikan dalam APBD Perubahan sehingga petugas memiliki dukungan operasional ketika harus bergerak ke lokasi kebakaran.
“Anggaran harus disiapkan, termasuk untuk kebutuhan operasional penanganan karhutla,” kata Arif, Minggu (20/9/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan petugas dan peralatan. Peran masyarakat juga diperlukan untuk mencegah munculnya sumber api, terutama selama kondisi lahan masih kering.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas pemadam. Kesadaran dan kepedulian masyarakat juga sangat diperlukan untuk mencegah kebakaran lahan,” ucapnya.
Arif mengungkapkan, DPRD menerima laporan terdapat sekitar lima hingga enam mesin pemadam yang berasal dari bantuan pemerintah maupun pihak swasta. Namun, sejumlah peralatan tersebut belum dapat digunakan secara maksimal karena terkendala biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar.
Menurut dia, kondisi tersebut harus segera dicarikan solusi agar peralatan yang telah tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran.
“Jangan sampai peralatan yang sudah tersedia justru tidak bisa digunakan ketika dibutuhkan. Dukungan operasional harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain dukungan anggaran, DPRD juga mendorong penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi ancaman karhutla yang masih berlangsung.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengakui penanganan karhutla masih menghadapi kondisi serius setelah kebakaran berlangsung sekitar tiga bulan.
“Kalau melihat prediksi BMKG, kemarau lebih dini, lebih panjang dan berlangsung lama,” ungkapnya.
Budi menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi sejak awal, termasuk menetapkan status siaga melalui kebijakan Wali Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.
Menurutnya, kondisi kemarau juga dipengaruhi fenomena El Nino yang cukup kuat. Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober sebelum memasuki masa pancaroba.
Pada periode tersebut, peluang hujan dinilai masih terbatas dan lebih banyak berupa hujan lokal. Kondisi ini membuat kesiapan personel, peralatan, sumber daya air serta dukungan operasional tetap menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. (ifa/abe)
