Pemkab Katingan Dorong Sekolah Berbasis Integritas

Pemkab Katingan
Bupati Katingan, Saiful saat memimpin FGD terkait Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Sekolah Nasional Terintegrasi Kecamatan Katingan Hilir, di Rumah Jabatan Bupati Katingan, baru-baru ini. (Foto: Diskominfostandi Katingan)

KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mulai mendorong penguatan budaya integritas di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan dan tata kelola lembaga pendidikan di daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) hasil verifikasi dan validasi lapangan Sekolah Nasional Terintegritas (SNT) Kecamatan Katingan Hilir yang dipimpin Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si, di Rumah Jabatan Bupati Katingan, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Bupati mengatakan, bahwa penguatan integritas sekolah penting dilakukan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini, terutama dalam membangun lingkungan belajar yang sehat dan bertanggungjawab.

“Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi bagaimana sekolah mampu membentuk karakter dan budaya disiplin yang baik bagi peserta didik,” ujarnya.

Menurut Saiful, program Sekolah Nasional Terintegritas diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sekolah yang lebih terbuka, tertib dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di daerah.

Dia menegaskan, bahwa proses verifikasi dan validasi lapangan perlu dilakukan secara serius agar program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas sekolah sehari-hari.

“Melalui verifikasi ini kita ingin memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Katingan,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah pihak juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pendampingan berkelanjutan terhadap sekolah yang masuk dalam program SNT.

Hal ini, dinilai penting agar penerapan budaya integritas tidak berhenti sebagai program jangka pendek semata.

FGD dihadiri unsur pemerintah daerah, tenaga pendidik, tim verifikasi dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Berbagai masukan disampaikan terkait tantangan yang masih dihadapi sekolah, mulai dari disiplin lingkungan pendidikan, tata kelola administrasi, hingga penguatan karakter peserta didik. (ndi)