MUARA TEWEH – Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat (PAN) DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat, meminta Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan menunda pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Barito Utara.
Menurut Hasrat, langkah itu penting demi menjaga etika pemerintahan serta menghormati hadirnya kepala daerah terpilih hasil Pilkada dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beberapa waktu lalu.
“Bupati terpilih adalah wujud kedaulatan rakyat. Sudah selayaknya penyusunan pejabat struktural disesuaikan dengan arah kebijakan dan visi kepemimpinan baru,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Politisi tiga periode itu menjelaskan, ada tiga aspek utama yang menjadi dasar permintaan penundaan pelantikan.
- Aspek Kepemimpinan Daerah
Hasrat menilai, pejabat eselon merupakan bagian penting dari pelaksana program kepala daerah. Karena itu, komposisinya harus sinkron dengan visi dan misi bupati terpilih agar pemerintahan berjalan efektif.
- Potensi Masalah Jika Tetap Dilantik
Menurutnya, pelantikan di masa transisi berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan visi, penurunan efektivitas kerja, gangguan stabilitas birokrasi, hingga resistensi publik dan ASN.
“Langkah tergesa-gesa justru bisa menimbulkan persepsi negatif dan menciptakan birokrasi yang tidak kondusif,” katanya.
- Aspek Etika dan Kepatutan Pemerintahan
Hasrat menekankan pentingnya asas kehati-hatian dan netralitas pejabat sementara.
“Menunda pelantikan menunjukkan sikap kenegarawanan dan penghormatan terhadap legitimasi politik rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penundaan pelantikan justru membawa banyak manfaat, antara lain memberi ruang bagi bupati terpilih menentukan pejabat yang tepat, menciptakan birokrasi harmonis, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses transisi pemerintahan.
Sementara itu, Pj Bupati Indra Gunawan saat dikonfirmasi menyebut hingga kini belum ada agenda pelantikan.
“Saya belum dapat laporan dari panitia. Kalau sudah masuk, nanti kita konsultasikan. Sama saja, bupati atau Pj bupati punya tugas dan wewenang yang sama,” kata Indra.
Sebelumnya, Pemkab Barito Utara membuka seleksi terbuka untuk tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yakni:
- Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
- Sekretaris DPRD.
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Kepala Dinas Pertanian.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Namun, belakangan juga mencuat informasi bahwa BKPSDM Barito Utara tengah memproses pengisian jabatan eselon III dan IV, yang kemudian memicu reaksi dan kekhawatiran dari sejumlah pihak. (tia/cen)
