PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus menghadapi tantangan besar menyusul kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2026. Alokasi TKD untuk Palangka Raya tahun depan dipastikan berkurang drastis hingga sekitar Rp253 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyebutkan kondisi ini akan berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Meski begitu, Pemko menyiapkan langkah strategis agar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
“Dana transfer pusat ke Palangka Raya untuk 2026 memang mengalami penurunan yang cukup besar, sekitar Rp253 miliar dari tahun lalu. Tentu ini berdampak signifikan bagi daerah,” kata Fairid saat ditemui media, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, sejumlah kebijakan akan ditempuh, mulai dari efisiensi anggaran, evaluasi kegiatan operasional yang bisa ditunda, hingga pemanfaatan aset daerah untuk kerja sama. Selain itu, Pemko juga akan mencari peluang bantuan program dari Pemerintah Pusat guna menutup kebutuhan pembangunan.
“Imbas penurunan TKD ini memang cukup signifikan, tetapi tidak berarti akan mengurangi pelayanan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur. Kami akan melakukan penyesuaian dan strategi agar dampaknya bisa diminimalkan,” tegasnya.
Fairid menambahkan, prioritas Pemko tetap pada kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan jalan dan drainase yang kerap menjadi aspirasi warga. Di sisi lain, Pemko juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar daerah lebih mandiri dalam mengelola potensi pajak.
Wali Kota Palangka Raya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait aspirasi pembangunan yang mungkin tertunda akibat kebijakan ini.
“Bagi masyarakat yang banyak menyampaikan permintaan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, perlu diketahui bahwa penurunan TKD adalah kebijakan dari pusat. Namun kami tetap berkomitmen menjaga agar program prioritas tetap berjalan,” tuturnya. (ter/cen)
BACA JUGA : Strategi 4K Jadi Andalan Pemko Palangka Raya Kendalikan Inflasi, Gerai TPID ke-5 Resmi Dibuka