PALANGKA RAYA – Di tengah kampanye pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan, sebuah ironi justru muncul dari internal pemerintahan sendiri. Banyak kendaraan dinas milik instansi pemerintah di Kalimantan Tengah (Kalteng) ternyata belum membayar pajak, bahkan hingga bertahun-tahun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, mengungkapkan bahwa tunggakan pajak kendaraan dinas masih menjadi pekerjaan rumah besar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kadang kendaraan itu sudah enggak ada, tapi di data masih aktif. Ada juga yang masih dipakai, tapi belum bayar pajak tahunan. Ini yang sedang kami bereskan bersama kabupaten dan kota,” ujar Anang usai rapat di Kantor Gubernur Kalteng.
Menurut Anang, ada beberapa penyebab utama, seperti kendaraan sudah dilelang, tapi belum dihapus dari daftar aset, kendaraan rusak total tapi masih tercatat aktif, kendaraan masih digunakan, tapi tidak dialokasikan anggaran untuk membayar pajaknya.
Saat ini Bapenda tengah melakukan pembaruan dan validasi data kendaraan dinas, agar anggaran bisa dialokasikan dengan tepat untuk kendaraan yang benar-benar masih beroperasi.
“Kalau orang bayar pajak, itu masuk ke kas daerah masing-masing. Tapi kalau kendaraan pemerintah sendiri tidak taat, ya tentu ini berpengaruh. Pendapatan asli daerah bisa turun,” jelas Anang.
Ironisnya, di saat pemerintah daerah gencar menyosialisasikan kewajiban pajak kepada masyarakat, justru sebagian institusi belum memberi contoh yang baik.
Bapenda juga telah meminta agar setiap pemerintah daerah segera menganggarkan dana khusus untuk menyelesaikan tunggakan. Dalam hal ini, transparansi dan komitmen menjadi kunci.
“Kami berharap ada kesadaran kolektif. Bukan cuma karena kewajiban hukum, tapi bentuk tanggung jawab moral. Karena jika masyarakat tidak bayar pajak, maka pendapatan daerah akan menurun,” tegas Anang. (ifa/cen)
BACA JUGA : Soal Anggaran Car Free Night, Gubernur Kalteng: Saya Pakai Uang Pribadi untuk Hadirkan Artis
