KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah (Kepsek) wilayah tersebut. Hal itu dalam rangka sinkronisasi pengelolaan dan pengunaan dana BOS pada 2021 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gumas, Yansiterson mengatakan, dengan adanya agenda pertemuan dengan ratusan lebih Kepsek, baik SD maupun SMP yang ada di wilayah Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini. Agar, mereka secepatnya menyampaikan, buku kas umum (BKU).
“Tentu saja semua SD dan SMP memperoleh dana BOS tahun 2021, maka pertemuan yang kami lakukan itu terkait dua hal yaitu perbedaan sisa kas dan penempatan belanja yang disampaikan oleh tim audit pendahuluan dari BPK Kalteng. Karena ratusan lebih sekolah belum sampaikan BKU,” ucap Yansiterson dibincangi, Senin (7/3/2022).
Dua hal tersebut sebenarnya, jelas Sekda, yang secara spesifik untuk ditindaklanjuti, yaitu pertama perbedaan sisa kas terjadi dari hasil BKU maupun kas sekolah yang ada di Gumas semuanya menerima dana BOS.
Lalu, katanya kedua, terkait dengan penempatan belanja dimana ada belanja modal seharusnya, tetapi ditempatkan di belanja barang dan jasa. Sehingga, kriterianya adalah ketika ditempatkan kelompok belanja, maka umur manfaat barang tersebut adalah kurang dari 12 bulan.
“Terkait hal itu juga kalau tidak terselesaikan maka akan berpengaruh terhadap, penyusunan Laporan keuangan daerah atau LKPD tahun 2021. Kalau ini tidak bisa diclearkan, maka berpengaruh terhadap penyelesaian penyusunan LKPD,” bebernya.
Kemudian, juga katanya, tidak dari sekarang diselesaikan maka akan berpengaruh waktu penyerahannya. Karena sudah ditetapkan oleh BPK Perwakilan Kalteng. Selanjutnya, akan berpengaruh kepada opini WTP.
Disisi lain, jelasnya, Kabupaten Gumas sudah mendapatkan WTP sebanyak lima kali berturut-turut. Maka ini nanti akan berpengaruh. Karena itu dia mengimbau, jangan sampai karena hal tersebut berkontribusi terhadap opini tersebut.
“Kalau tetap WTP tidak menjadi masalah, tetapi kalau turun itu yang menjadi persoalan. Sedangkan yang sudah menyerahkan BKU itu hanya 45 sekolah, dari 228 sekolah, artinya ratusan lebih tersisanya yang belum menyerahkan, mudahan hari ini semuanya menyerahkan BKU itu,” pungkasnya. (nya/abe)
