PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), mengimbau kepada pihak pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM.
Meskipun saat ini, pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri dengan kebijakan tersebut.
Selain itu, melihat perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kemudian para pelajar sudah divaksin, sehingga dalam pelaksanaan (PTM) dapat memberi sedikit rasa aman.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing saat dibincangi, belum lama ini.
“Meski demikian dalam pelaksanaannya PTM ini perlu terus dievaluasi. Evaluasi itu perlu dilaksanakan secara berkala, baik oleh sekolah maupun dinas terkait dalam hal ini Disdik,” ucapnya.
Lanjutnya, Pandemi Covid-19 belum usai dan kepada semua elemen jangan pernah kendor mematuhi prokes serta harus selalu melakukan antisipasi.
Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan terkait Covid-19 dan protokol kesehatan. Dalam hal ini terkhusus dalam bidang pendidikan.
“Sebab, melalui evaluasi secara berkala akan terlihat perkembangan pelaksanaan PTM di masing-masing sekolah,” katanya.
Dirinya menyampaikan, pelaksanaan PTM adalah berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Bahkan sudah berjalan selama beberapa pekan terakhir.
“Namun belum secara langsung untuk instruksi melakukan evaluasi secara berkala. Jadi sementara masih fleksibel, silakan dilaksanakan PTM, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Oleh itu perlu ada evaluasi supaya terlihat perkembangannya,” katanya.
Dirinya menilai, pelaksanaan PTM 100 persen memang sudah saatnya dilakukan mengingat perkembangan Covid-19 yang terus melandai.
Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk melaksanakan PTM bukan keputusan yang sepenuhnya keliru, meskipun terdapat pro dan kontra atas kebijakan tersebut.
Menurutnya, pelaksanan PTM 100 persen juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan khususnya di Kalteng. Sebab, jika peserta didik terlalu lama melaksanakan pembelajaran secara daring, maka akan banyak waktu lowong yang tidak bermanfaat.
Selain itu juga, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misal saja pernikahan anak akibat terlalu lama anak-anak tidak masuk sekolah.
“Apabila pernikahan anak terus meningkat, maka akan banyak dampak negatif dari masalah tersebut, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, perceraian dini hingga stunting. Pada intinya pelaksanaan PTM perlu evaluasi supaya bisa terus berjalan dengan baik,” imbuhnya. (rul/abe)
