Data Penduduk Gunung Mas Diminta Dibenahi, Carles Prenky: Jangan Sampai Bermasalah Saat Pemilu!

pemilu
Anggota DPRD Gunung Mas, Carles Prenky. Foto: Ist

KUALA KURUN – Akurasi data kependudukan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Data penduduk yang tidak diperbarui secara maksimal dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari ketidaktepatan program pembangunan hingga terganggunya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Anggota DPRD Gunung Mas, Carles Prenky, mendesak instansi terkait melakukan penataan dan pendataan ulang penduduk secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan.

Menurutnya, pembenahan data kependudukan sangat penting untuk menghindari data ganda, penduduk yang belum tercatat, maupun ketidaksesuaian jumlah penduduk dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, data kependudukan yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai agenda pemerintah, termasuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan pemilu.

“Perlu ada penataan ulang oleh instansi terkait dengan mendata kembali penduduk secara menyeluruh, baik yang datang maupun yang pindah. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi data ganda atau ketidaksesuaian data yang bisa menyulitkan pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pemilu dan program pemerintah,” kata Carles, Senin (19/10/2026).

Ia menilai, pembenahan data tidak cukup hanya dilakukan oleh instansi teknis. Pemerintah perlu melibatkan perangkat yang paling dekat dengan masyarakat karena mereka lebih memahami kondisi riil penduduk di wilayah masing-masing.

Karena itu, RT/RW, pemerintah desa, kelurahan, kecamatan hingga tokoh masyarakat dinilai perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan dan verifikasi.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat membantu petugas memperoleh informasi yang lebih akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“RT, pemerintah desa, kelurahan, dan unsur kecamatan harus dilibatkan. Mereka merupakan ujung tombak pemerintah yang mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada petugas,” tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi empat kecamatan tersebut menambahkan, sinkronisasi data kependudukan harus menjadi perhatian bersama seluruh tingkatan pemerintahan.

Menurutnya, koordinasi secara berkala diperlukan agar perubahan status kependudukan, seperti warga yang datang, pindah, maupun meninggal dunia, dapat segera diperbarui dalam administrasi kependudukan.

Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian data dapat diminimalkan dan pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dalam menentukan kebijakan maupun menyalurkan program kepada masyarakat.

“Koordinasi antara desa, kelurahan, dan kecamatan harus terus dilakukan untuk menyinkronkan data kependudukan di wilayah masing-masing. Jangan sampai masih ada data ganda atau jumlah penduduk yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” pungkasnya. (nya/cen)