PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyoroti, rendahnya realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di tengah rencana peningkatan anggaran pada RAPBD 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Jati Asmoro, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, saat menyampaikan tanggapan terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027.
Jati menyebut, Pemerintah Kota Palangka Raya merencanakan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 17,29 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 1,4 triliun lebih atau meningkat 15,88 persen.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mencermati kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan. PAD ditargetkan mencapai Rp 509,4 miliar lebih atau meningkat 41,73 persen.
Kenaikan juga terjadi pada belanja modal yang direncanakan mencapai Rp 331,4 miliar lebih, meningkat 68,75 persen. Namun, menurut Jati, peningkatan target dan alokasi anggaran tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan.
Pasalnya, hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai 46,46 persen.
“Fraksi Partai Gerindra memandang penting agar peningkatan target dan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2027 benar-benar diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan,” kata Jati.
Ia menyoroti sejumlah komponen belanja modal yang realisasinya masih rendah. Belanja peralatan dan mesin baru terealisasi 20,08 persen, belanja gedung dan bangunan 33,02 persen, sedangkan belanja jalan, jaringan dan irigasi baru mencapai 37,35 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius sebelum RAPBD 2027 ditetapkan. Fraksi Gerindra meminta Pemko Palangka Raya menjelaskan penyebab rendahnya serapan anggaran, khususnya pada belanja modal.
“Bagaimana evaluasi Pemerintah Kota terhadap rendahnya realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2026, khususnya belanja modal, dan strategi seperti apa yang disiapkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2027,” tegasnya.
Selain persoalan serapan, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan efektivitas peningkatan anggaran yang cukup besar pada 2027.
Menurut Jati, kenaikan belanja tidak boleh hanya terlihat dari sisi nominal, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata dan dapat diukur masyarakat.
“Dengan meningkatnya belanja daerah secara signifikan, bagaimana Pemerintah Kota memastikan bahwa peningkatan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat?” ujarnya.
Fraksi Gerindra pun menekankan agar RAPBD 2027 tidak sekadar menunjukkan peningkatan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Palangka Raya. (ifa/abe)
