PALANGKA RAYA – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Petani, terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai universitas di Palangka Raya bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menggelar aksi damai di Gerbang Masuk Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/9/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kebijakan Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang dinilai belum berjalan efektif.
Koordinator Lapangan sekaligus Ketua DPC GMNI Palangka Raya, Dida Pramida, menegaskan bahwa program CSR memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Kami menilai CSR tidak berjalan secara efektif. Selain itu, kami juga menuntut keterlibatan pemerintah dalam program yang sudah berjalan. Jangan hanya membuat perencanaan, tapi harus ada evaluasi nyata,” tegasnya.
Mahasiswa juga meminta dilibatkan dalam pengawasan hingga audit berkala di lapangan agar kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran.
Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Jales Veva Jaya Mahe, menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, menghentikan sementara program CSR, mengevaluasi lahan berpotensi gagal, membentuk tim investigasi independen, hingga menerbitkan Peraturan Gubernur terkait pembukaan dan pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong audit distribusi pupuk, pembangunan pabrik pupuk dan penggilingan beras, serta pemberian sanksi tegas bagi pihak yang lalai menjalankan sosialisasi.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan, program CSR memang sedang dievaluasi secara bertahap.
“Terkait CSR, tentu harus benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tahun ini kita sudah menerima tiga alat produksi, mulai dari mesin pengolah padi hingga pengolahan pakan ternak,” jelas Edy.
Ia menambahkan, dari target awal 80.000 hektare program CSR, kini hanya tersisa 40.000 hektare setelah dilakukan addendum. Pemprov juga telah membentuk tim monitoring, dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut serta.
“Kalau adik-adik mahasiswa ingin bergabung dalam tim monitoring, kami sangat persilakan,” pungkasnya. (rdi/cen)
BACA JUGA : 47 Perusahaan di Kotim Menunggak Pajak Rp 5,7 Miliar, Wagub Kalteng Ingatkan Kewajiban
