PALANGKA RAYA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kota Palangka Raya mendalami persoalan layanan bagi masyarakat di bantaran sungai yang tidak terakomodir dalam ketentuan MBG. Dari total kuota 3.000 siswa, sekitar 1.000 anak di kawasan tersebut belum terlayani.
“Mendalami masalah layanan bagi masyarakat kita yang ada di bantaran sungai yang tidak terakomodir melalui ketentuan MBG yang 3.000 siswa, 1.000 siswa itu tidak terjangkau layanannya. Dari sisi bisnis juga tidak masuk dalam hitungan,” ucap Pj. Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, usai rapat ketiga Satgas Percepatan MBG di Ruang Rapat PK I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, rapat bersama Korwil BGN Palangka Raya menyepakati beberapa solusi, salah satunya dengan membentuk dapur berdasarkan ketentuan SPPG 3T (Terjauh, Terdepan, Tertinggal).
“Jadi anak didik kita yang berada di bantaran sungai, yang jumlah siswanya tidak mencapai 1.000 orang, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, maka solusinya bisa melalui SPPG 3T,” jelas Arbert.
Ia menambahkan, pembentukan dapur SPPG 3T memerlukan proses dan penganggaran, namun sifatnya mendesak karena kebutuhan di lapangan cukup besar.
“Secara teknis nanti akan dibahas SOP-nya seperti apa. Tapi ke depan kita akan cari CSR atau pola lain sebagai solusi, agar mereka bisa terakses dengan Makanan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 ini,” terangnya.
Satgas Percepatan MBG menegaskan komitmennya agar anak-anak di bantaran sungai maupun daerah terpencil tetap dapat merasakan manfaat program ini. Dengan demikian, tujuan pemerataan akses gizi sehat untuk seluruh siswa dapat terwujud. (ter/cen)
BACA JUGA : Pemko Palangka Raya Sepakati Tiga Langkah Percepatan Program Makan Bergizi Gratis
